Jokowi Ingatkan BPKP Tak Banyak Beri 'Lampu Merah' pada Proyek Negara

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal proyek pembangunan tak ubahnya rel kereta api nan membawa gerbong sesuai rute untuk mencapai tujuan dengan selamat.

Menurut Jokowi, BPKP wajib mengingatkan andaikan ada potensi penyimpangan dalam pembangunan oleh pemerintah. Namun di sisi lain juga tidak boleh memperbanyak larangan alias lampu merah pada proyek-proyek tersebut.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah 2024. Agenda itu dihadiri pula oleh petinggi BPKP, Menkeu, Sekretaris Kabinet, Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung hingga ketua KPK.

"Tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. 'Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh', bukan itu. Atau menambah tanda larangan 'pokoknya ini tidak', bukan itu," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/5).

Jokowi menilai jika BPKP bertindak demikian, maka justru bakal memperlambat jalannya pembangunan di Indonesia, sementara negara butuh untuk terus maju sehingga bisa bersaing dengan negara lain.

"Atau lantaran saking ketakutannya, keretanya malah berakhir di tempat. Ditunjuk jadi ketua proyek 'ndak, ndak, ndak, nan lain saja', kan lucu. Biasanya kan rebutan jadi ketua proyek," imbuhnya.

BPKP, kata dia, mempunyai peran nan berkesinambungan dalam pembangunan agar masyarakat Indonesia bisa merasakan banyak manfaatnya dengan baik dan maksimal.

Jokowi mengingatkan agar BPKP tidak mendiamkan potensi kecurangan dalam proyek. Apabila sedari awal ditemukan kekeliruan, BPKP kudu meluruskan dan bukan malah mendiamkan saja sampai berlarut menjadi kecurangan.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan bahwa dirinya pada tahun lampau telah menandatangani patokan nan menetapkan tunjangan keahlian BPKP naik hingga 100 persen. Oleh karena itu, Jokowi berambisi BPKP bisa meningkatkan keahlian mereka dan mengawal pembangunan Indonesia secara maksimal.

"Jadi sasaran keahlian BPKP dan pengawas internal itu sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan. Tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

(khr/pta)