Airlangga Nilai Ketegangan Politik di Korsel Jadi Peluang Investasi RI

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kisruh status darurat militer (martial law) nan sempat diumumkan Korea Selatan (Korsel) bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menarik penanammodal asing.

Pasalnya, perihal itu mengganggu stabilitas politik Korsel. Sementara, kondisi politik Indonesia dinilai lebih stabil.

"Banyak negara nan saat ini ini bullish dengan Indonesia karena political stability di ASEAN, sebagai negara terbesar di ASEAN dan transisi nan mulus ada di Indonesia," katanya dalam aktivitas Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (3/12).

"Kalau kita lihat tadi malam sempat tegang sedikit dengan apa nan terjadi di Korea Selatan sempat mengumumkan martial law dan dibatalkan oleh 190 personil kongres. Dan ini mungkin stabilitas kawasan Korea belum selesai. Nah, oleh lantaran itu, kembali lagi, inilah opportunity dan kesempatan bagi Indonesia," katanya.

Airlangga mengatakan salah satu komitmen investasi nan dipegang RI datang dari perusahaan migas Inggris, British Petroleum, sebesar US$7 miliar alias Rp111 triliun (kurs Rp15.934 per dolar AS).

Komitmen itu disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto saat lawatannya ke Inggris beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, ExxonMobil Corporation juga bakal berinvestasi US$15 miliar alias Rp239 triliun.

"Investasi kita terus kejar, ditargetkan Rp1.900 triliun tahun ini dan tahun depan angkanya meningkat dua diharapkan bisa mencapai Rp2.100 triliun," kata Airlangga.

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol menetapkan keadaan darurat militer pada Selasa (3/12) malam dengan argumen adanya ancaman dari Korea Utara dan kekuatan "anti-negara".

"Untuk melindungi Korea Selatan nan liberal dari ancaman nan ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara, dengan ini saya mengumumkan darurat militer," kata Yoon dalam pidato nan disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip AFP.

Status keadaan darurat militer itu sendiri tak lama dicabut setelah parlemen Korea Selatan melakukan pemungutan bunyi mendesak pembatalan status tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)