Sri Mulyani Respons Usul DPR Tukin K/L Dipotong Jika Tak Capai Target

Sedang Trending 3 bulan yang lalu

CNN Indonesia

Rabu, 28 Agu 2024 19:25 WIB

Menkeu Sri Mulyani menanggapi usulan personil DPR untuk memotong tunjangan keahlian K/L nan tidak mencapai sasaran pembangunan prioritas nasional. Menkeu Sri Mulyani menanggapi usulan personil DPR untuk memotong tunjangan keahlian K/L nan tidak mencapai sasaran pembangunan prioritas nasional. Ilustrasi. (REUTERS/KIM HONG-JI).

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi usulan anggota DPR untuk memotong tunjangan keahlian (tukin) kementerian/lembaga (K/L) nan tidak mencapai sasaran pembangunan prioritas nasional.

Ia mengatakan secara prinsip setuju dengan usulan tersebut.

"Mengenai insentif bagi K/L dalam mencapai sasaran output dan outcome, secara spirit dan prinsip kami menyetujui lantaran harusnya reward dan penalty itu adalah sesuatu nan dalam paket nan lengkap," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski setuju, Sri Mulyani mengatakan sistem pemotongan tukin K/L perlu dikaji serius lantaran dalam mencapai suatu sasaran pembangunan tidak hanya melibatkan satu K/L. Misalnya sasaran kemiskinan, pengangguran, dan stunting nan berangkaian dengan banyak K/L.

Selain itu, sistem pemberian tukin juga memerlukan proses panjang. Mulai dari sisi penilaian keahlian nan dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kemudian sisi anggaran di Kementerian Keuangan hingga akhirnya ditetapkan dalam peraturan presiden (perpres).

"Jadi memang mekaniknya bakal memerlukan waktu tapi kami secara spirit memahami dan kelak bakal kita pikirkan langkah signaling-nya," katanya.

Usulan potongan tukin K/L disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic. Hal itu dia sampaikan lantaran pemerintah dan DPR setiap tahun membahas sasaran pembangunan seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Ia mempertanyakan siapa nan bertanggung jawab jika target-target itu tidak tercapai.

"Anggaran kementerian setiap tahun naik tapi sasaran enggak tercapai ini gimana? Jadi pemerintah perlu memikirkan ini mengenai sasaran pembangunan prioritas nasional nan dijanjikan pemerintah dalam setiap pembahasan APBN," katanya.

"Apabila tidak tercapai itu gimana? Kami mengusulkan misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada K/L nan mengurusi ini, tukinnya disesuaikan lantaran tidak tercapai," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Sumber cnnindonesia.com
cnnindonesia.com