Kemenhub Buka Suara Soal Subsidi KRL Pakai NIK Mulai 2025

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Samadi buka bunyi soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan.

Ia mengatakan rencana itu tetap dalam pembahasan.

"Lagi dibahas, kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan nan terbaik," katanya di kompleks DPR, Kamis (29/8).

Dalam kesempatan nan sama, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan penyesuaian penyaluran subsidi tarif tiket KRL memang perlu dilakukan. Pasalnya, untuk APBN 2025, alokasi anggaran nan tersedia memang banyak nan mengalami penurunan.

"Makanya ini sebenarnya selaras dengan rencana untuk tarif KRL berbasis NIK itu agar tepat sasaran," katanya.

Adita mengatakan meski skema subsidi tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025, belum tentu kebijakan itu diterapkan tahun depan.

Ia mengatakan rencana tersebut tetap perlu pembahasan dan memandang respons para stakeholders. Adita pun menegaskan pemerintah belum berencana untuk meningkatkan tarif KRL.

"Kita lihat kelak ya kan tergantung semua pembahasannya seperti apa. Karena ini juga perlu kajian lagi," katanya.

Rencana perubahan penyaluran subsidi tiket KRL dengan berbasis NIK mengemuka belakangan ini. Rencana apalagi sudah tertuang dalam Dokumen Nota Keuangan APBN 2025.

Dalam arsip Nota Keuangan dan RAPBN 2025 ditetapkan anggaran shopping subsidi PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun. Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan penemuan pelayanan kelas ekonomi bagi pikulan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan nan dilakukan ialah mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku Nota II nan dikutip pada Rabu (28/8).

Selain itu, perbaikan lain nan dilakukan untuk moda transportasi kereta api lainnya sebagai berikut:

- Pelaksanaan penilaian kepuasan pengguna dengan sistem survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO
- Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema kalkulasi pendapatan non tiket (non core)
- Melakukan penyelenggaraan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)