Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya sedang menyiapkan peraturan menteri ESDM untuk mengatur kebijakan itu.
Peraturan itu berubah. Sebelumnya patokan pembatasan pertalite dan BBM subsidi direncanakan tertuang di dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Namun, pemerintah kemungkinan tidak melanjutkan proses revisi beleid tersebut. Bahlil pun membuka kesempatan Permen pembatasan BBM subsidi itu bertindak mulai 1 Oktober 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), lantaran begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini nan sedang saya bahas," kata Bahlil di Kompleks DPR RI, Selasa (27/8).
Menurutnya, BBM subsidi kudu tepat sasaran. Bahlil pun mengingatkan agar kendaraan roda empat, khususnya mobil mewah tak ikut minum pertalite.
Ia menegaskan pertalite hanya untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
"Kalau (mampu kayak) kita tetap menerima BBM subsidi, apa kata bumi bos?" ucap Bahlil.
Kendati, Bahlil belum bisa membocorkan kriteria kendaraan seperti apa nan bakal diperbolehkan mendapat subsidi BBM. Ia mengatakan saat ini pembahasan tetap terus berlanjut.
"Nanti dibahas," katanya singkat.
Dalam kesempatan terpisah, Jokowi mengatakan wacana pembatasan pembelian pertalite muncul demi mengatasi persoalan polusi udara di Jakarta. Selain itu juga demi efisiensi APBN.
"Ini berangkaian kelak ya, utamanya di Jakarta dengan polusi. nan kedua kita juga mau agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk nan 2025," Jokowi ditemui usai peresmian gedung baru di RSUP dr. Sardjito, Rabu (28/8)..
Namun demikian, sampai saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apapun mengenai rencana itu.
"Saya kira kita tetap dalam proses sosialisasi, kita bakal memandang di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat," katanya.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/agt)