Jokowi Akhirnya Bersuara soal Beli Pertalite Dibatasi Mulai 1 Oktober

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka bunyi soal wacana pemerintah nan bakal membatasi pembelian pertalite dan BBM subsidi lainnya mulai 1 Oktober mendatang.

Ia mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah soal pembatasan pembelian pertalite per 1 Oktober 2024.

"Saya kira kita tetap dalam proses sosialisasi, kita bakal memandang di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat," kata Jokowi ditemui usai peresmian gedung baru di RSUP dr. Sardjito, Rabu (28/8).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bakal membatasi pembelian pertalite. Payung norma untuk mengatur pembatasan itu bakal berbentuk peraturan menteri (Permen) ESDM.

Aturan pembatasan pembelian pertalite dan BBM subsidi itu sejatinya semula direncanakan tertuang di dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Namun, pemerintah kemungkinan tidak melanjutkan proses revisi beleid tersebut. Bahlil pun membuka kesempatan Permen pembatasan BBM subsidi itu bertindak mulai 1 Oktober 2024.

"Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), lantaran begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini nan sedang saya bahas," kata Bahlil di Kompleks DPR RI, Selasa (27/8).

Menurutnya, BBM subsidi kudu tepat sasaran. Bahlil pun mengingatkan agar kendaraan roda empat, khususnya mobil mewah tak ikut minum pertalite.

Ia menegaskan pertalite hanya untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

"Kalau (mampu kayak) kita tetap menerima BBM subsidi, apa kata bumi bos?" ucap Bahlil.

Kendati, Bahlil belum bisa membocorkan kriteria kendaraan seperti apa nan bakal diperbolehkan mendapat subsidi BBM. Ia mengatakan saat ini pembahasan tetap terus berlanjut.

Menurut Jokowi, munculnya wacana alias urgensi pembatasan pembelian itu menyangkut persoalan polusi udara di Jakarta. Selain itu juga demi efisiensi APBN.

"Ini berangkaian kelak ya, utamanya di Jakarta dengan polusi. nan kedua kita juga mau agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk nan 2025," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(kum/agt)