Harus Bagaimana Skema Makan Gratis Agar Tak Mubazir dan Dikorupsi?

Jakarta, CNN Indonesia --

Pembicaraan mengenai program makan bergizi gratis ala Presiden Terpilih Prabowo Subianto tetap terus bergulir. Maklum, hingga saat ini belum ada skema jelas mengenai penyaluran program populis tersebut.

Teranyar, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan skema program makan bergizi cuma-cuma nan dirancang Prabowo. Namun, ini pun tetap sekadar mengenai menu makanannya.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami mengatakan menu makan bakal berubah setiap pekannya.

"Itu kan bisa dibuat secara bervariasi dalam sepekan itu menu apa saja agar tidak bosan, dan bisa saja kelak menu-menu itu apalagi menu nan pertama itu baru ketemu lagi misalnya di pekan kedua, itu untuk menghindari kebosanan itu," ucap Amich dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (26/8).

Amich mengatakan jika nantinya menu makanan nan disajikan tidak sesuai dengan selera peserta, maka bisa dibawa pulang. Ia pun memastikan menu makanan nan disajikan bakal disesuaikan dengan gizi nan ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi nan Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.

Soal anggaran makanan nan disajikan per porsinya, Amich belum mau mengungkapkannya. Ia hanya memastikan program dengan anggaran Rp71 triliun untuk tahun depan itu bakal mengutamakan pangan lokal. Sementara, mengenai seluruh proses makan bergizi cuma-cuma nantinya bakal dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

"Mereka ini nan bakal bertanggung jawab secara teknis penyelenggaraan di lapangan. Nanti ada unit pelayanan di tingkat operasional, di tingkat lapangan, dan juga ada bagian di tingkat wilayah itu, nan itu kelak bakal mengkoordinasikan operasionalisasi dari penyelenggaraan program ini," kata Amich.

Lantas, kudu berbentuk seperti apakah program ini agar gizi pada makanan terjaga dan tetap dikonsumsi peserta?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita beranggapan untuk memastikan kadar gizi memenuhi standar, pemerintah pasti bisa melakukannya. Salah satunya bisa dituangkan dalam perjanjian nan jelas dan perincian untuk pihak ketiga nan menerima tender pengadaan. Dalam kontrak, perlu tercantum hukuman nan tegas dan jelas pula.

"Selain itu, agar perjanjian melangkah sebagaimana disepakati, audit nan ketat secara berkala juga perlu dilakukan di satu sisi dan pengawasan berjenjang di sisi lain," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/8).

Meski demikian, soal apakah makanan tersebut akhirnya dimakan alias terbuang, sangat berjuntai kepada penetapan sasaran sasaran kebijakan makan bergizi gratis. Menurutnya, jika hanya berpatokan kepada area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), maka hasilnya bakal sangat minimal.

Pasalnya, golongan masyarakat miskin sebenarnya juga banyak berada di area padat masyarakat seperti Pulau Jawa dan Sumatera.

Di area 3T, misalnya, tentu potensi tepat sasarannya bakal cukup tinggi. Sehingga, kesempatan makanan bergizi cuma-cuma menjadi mubazir cukup rendah. Apalagi, rata-rata masyarakat di area 3T berkategori layak menerima insentif makanan gratis.

Tapi, di area perkotaan dan daerah-daerah non 3T seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan lainnya para penduduknya terbagi dalam tingkat ekonomi nan beragam.

"Anak dari segmen kelas menengah acap kali bercampur dengan anak-anak dari kelas bawah di sekolah-sekolah. Sehingga seleksinya kudu jelas," imbuh Ronny.

Ia mengatakan potensi mubazir bakal terjadi bagi penerima dari segmen masyarakat kelas menengah ke atas. Pasalnya, bisa saja mereka menganggap kualitas makanan cuma-cuma berada di bawah kualitas makanan sehari-hari anak mereka.

Sedangkan penerima program dari segmen bawah dari kelas menengah dan kelas bawah sangat berpotensi mengonsumsi apapun corak makan siang cuma-cuma dari pemerintah. Maklum, makan cuma-cuma dirasa sangat membantu kedua segmen ini dalam mengurangi beragam macam beban hidup nan telah dialami.