Basuki Minta Tambahan Dana Rp20,32 T Buat Bangun IKN Tahun Depan

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta tambahan anggaran Rp20,32 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di 2025.

Hal itu dia disampaikan dalam rapat kerja berbareng Komisi V DPR RI, Kamis (28/8). Ia pun berambisi personil Badan Anggaran nan berada di Komisi VI bisa menyetujui permintaan itu.

Menurut Basuki, anggaran pembangunan IKN Kementerian PUPR nan hanya dipatok Rp4,19 triliun dalam RAPBN 2025 jelas tak cukup.

"Sehingga untuk IKN kami butuh anggaran sebesar Rp24,51 triliun. nan baru dialokasikan di pagu sugestif baru Rp4,19 triliun. Jadi kekurangannya tetap Rp20,32 triliun," jelas Basuki.

Pria nan juga menjabat Plt Kepala Otorita IKN itu lantas merinci tambahan anggaran Rp20,32 triliun itu mencakup Rp13,82 triliun untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, Rp6,25 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Rp250 miliar untuk Direktorat Jenderal Perumahan.

Rinciannya, Direktorat Jenderal Bina Marga memerlukan anggaran itu untuk pembangunan jalan Tol IKN seksi 1A dan 1B segmen Bandara Sepinggan - Tol Balsam. Lalu, jalan bebas halangan seksi 5B: segmen jembatan Pulau Balang- Sp Riko, hingga pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan airport VVIP pada sisi landasan udara.

Sementara Direktorat Jenderal Cipta Karya memerlukan tambahan anggaran untuk pembangunan gedung gedung dan area Basilika dan gereja, instansi kementerian koordinator, instansi OIKN, hingga Masjid Negara.

Sedangkan Direktorat Jenderal Perumahan memerlukan anggaran untuk lanjutan pembangunan kediaman vertikal TNI dan pengadaan harmag pada 47 tower ASN dan Hankam.

"Mudah-mudahan personil Banggar (Badan Anggaran) di Komisi V bisa memahami dan mendukung kekurangan anggaran, lantaran ini jika menurut info tetap ada ruang fiskal bagi presiden terpilih untuk mengalokasikannya," kata Basuki.

Terpisah, Basuki merinci anggaran APBN sebesar Rp35,45 triliun telah mengalir untuk pembangunan IKN per Maret 2024.

Ia mengatakan duit sebanyak itu dibagi ke dalam empat direktorat jenderal di Kementerian PUPR. Basuki menyebut sebanyak Rp2,08 triliun dialokasikan ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Rp16,67 triliun bagi Direktorat Jenderal Bina Marga, Rp11,44 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Rp5,76 triliun lainnya bagi Direktorat Jenderal Perumahan.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)