Anak Kereta Tolak Subsidi KRL Berbasis NIK: Enggak Make Sense

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah pihak mengkritik rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan.

"Menurutku itu kebijakan paling enggak make sense," kata salah satu pengguna KRL, Tiara, kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/8).

"While other country berlomba-lomba mensubsidi dan memperbaiki transportasi umum agar masyarakatnya nyaman naik transportasi umum, lah ini piye di Indonesia malah subsidinya dikotak-kotakan," lanjutnya.

Ia mempertanyakan argumen pemerintah mengubah subsidi KRL berbasis NIK agar tepat sasaran. Menurutnya, penumpang KRL adalah kelas menengah bawah nan sudah selayaknya mendapatkan subsidi.

Tiara juga ragu nantinya kualitas pelayanan KRL bakal semakin baik jika subsidi hanya menyasar sejumlah golongan dengan NIK tertentu.

"Kalau mau ya perbaiki dulu kualitas kereta, perpendek waktu tunggu, perbanyak armada. Ini mah kereta juga tetap banyak nan enggak pakai AC, waktu tunggu juga lama banget bikin penumpang numpuk-numpuk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pengguna KRL lain, Trian mengaku cemas kebijakan itu nantinya membikin nilai tiket KRL naik. Naiknya nilai tiket, kata dia, bakal memberatkan masyarakat nan saat ini sudah tergencet masalah ekonomi mulai dari kenaikan nilai sampai susahnya mencari pekerjaan.

Ia berambisi pemerintah punya opsi terbaik apalagi KRL menjadi transportasi primadona bagi masyarakat di tengah kemacetan.

"Jika ujungnya ada kenaikan tarif mending ditunda dulu dan kudu dikaji lebih dalam agar implementasinya justru tidak malah berantakan," katanya.

Komunitas pengguna KRL nan tergabung dalam KRLMania juga menolak rencana tersebut. Pengurus KRLMania Nurcahyo menilai penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak bakal menghasilkan kebijakan nan setara dan tepat sasaran.

Ia menegaskan konsep KRL sebagai jasa transportasi publik semestinya tidak didasarkan pada keahlian ekonomi alias domisili penggunanya.

Pasalnya, konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep support sosial nan didasarkan pada keahlian ekonomi.

Menurutnya, kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik nan inklusif dan terbuka untuk semua kalangan.

"Oleh lantaran itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK lantaran bertentangan dengan prinsip dari jasa publik," ungkap Nurcahyo melalui keterangan resmi, Jumat.

Ia beranggapan kebijakan nan lebih baik adalah memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan jasa KRL untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Menurutnya, jika pemerintah merasa perlu memberikan tarif unik untuk golongan tertentu, KRLMania merekomendasikan agar rujukan tarif unik tersebut didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Ia menilai UU tersebut telah memberikan pedoman nan jelas bahwa tarif unik dapat diberikan kepada golongan pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas.

"Ini adalah kebijakan nan lebih setara dan terukur lantaran langsung menyasar golongan nan rentan alias memerlukan support tarif tanpa mendiskriminasi pengguna lainnya," katanya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan rencana itu tetap dalam pembahasan.

"Lagi dibahas, kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan nan terbaik," katanya di kompleks DPR, Kamis (29/8).

(yoa/end)

[Gambas:Video CNN]