Solid Dukung HADE, Kader PPP KBB siap Dipecat dari Partai Jika Tak Dukung Paslon EDUN

SEKITARKITA.id- Dukungan nan tiba-tiba diberikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terhadap pasangan Edi Rusyandi-Unjang Asari (EDUN) dalam Pilkada Bandung Barat 2024 memicu kontroversi di kalangan internal partai.

Kader senior PPP KBB, Syamsul Maarif, mempertanyakan keabsahan support tersebut nan menurutnya tidak melalui prosedur partai nan semestinya.

Syamsul mengungkapkan bahwa support politik ini semestinya ditempuh melalui sistem resmi, ialah Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab).

“Dukungan struktural ini diberikan kepada pasangan EDUN tanpa prosedur nan benar. Banyak teman-teman kader nan protes dan kecewa lantaran support politik ini terkesan tiba-tiba. Dalam AD/ART PPP, ada sistem Mukercab nan semestinya dijalankan,” ujar Syamsul saat ditemui SEKITARKITA.id di RSHS Bandung usai mendampingi paslon HADE, Sabtu (31/08).

Lebih lanjut, Syamsul menjelaskan bahwa dalam Mukercab, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) semestinya mengundang seluruh majelis, pengurus harian, para Pimpinan Anak Cabang (PAC), ketua, sekretaris, dan bendaharawan untuk berkumpul dan dimintai pandangan masing-masing dalam menentukan langkah politik partai.

“Prosedur ini tidak ditempuh, sehingga muncul gejolak di internal PPP,” tegasnya.

Syamsul, nan secara pribadi mendukung pasangan Hengki Kurniawan-Ade Sudrajat (HADE), menegaskan bahwa dukungannya bukan atas nama DPC, melainkan sebagai pilihan pribadi.

“Awalnya hanya saya sendiri nan mendukung HADE, tapi setelah saya mendeklarasikan dukungan, banyak kader lain nan ikut serta,” jelas Syamsul.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk berbincang dengan para PAC guna menyusun langkah-langkah selanjutnya, dan tidak cemas bakal ancaman hukuman dari DPC.

Menurutnya, perbedaan pilihan politik tidak semestinya berujung pada hukuman pemecatan, selain jika kader PPP mencalonkan diri sebagai bupati namun tidak mendapatkan support dari struktur partai.

“Jika berbeda pilihan, tidak bakal ada hukuman pemecatan alias sejenisnya. Kecuali jika ada kader PPP nan mencalonkan diri sebagai bupati dan tidak didukung oleh pengurus partai, itu baru layak dikenakan sanksi,” tukas Syamsul.

Syamsul juga menambahkan bahwa jika DPC nekat menjatuhkan sanksi, perihal tersebut justru bakal membawa preseden jelek bagi partai.

Ia menyebut, banyak kader nan mendukung pasangan HADE, dan jika semuanya dipecat, PPP bakal semakin terpuruk.

“Saya pernah dua periode memimpin PPP dengan lima personil dewan, dan saya pun menjadi ketua dewan. Tapi sekarang, mereka nan memimpin partai tidak mempunyai satupun kursi. Sekarang saya mau dipecat, mau jadi apa PPP? Silakan saja pecat, tidak masalah,” kata Syamsul dengan nada terkekeh.

Syamsul pun menjelaskan argumen di kembali dukungannya terhadap pasangan HADE. Menurutnya, dia sudah mengenal kepemimpinan Hengki Kurniawan sejak menjabat sebagai Wakil Bupati dan Bupati Bandung Barat, serta sering bekerjasama dengan PDI Perjuangan ketika tetap menjadi personil dewan.

Ia juga tidak mempermasalahkan jika kegaduhan internal ini menjadi konsumsi publik. Menurutnya, eksposur media justru bakal mendidik masyarakat dalam memahami dinamika politik.

“Jika masalah ini terekspos di media, masyarakat justru bakal terdidik soal politik. Jadi, ini bukan masalah, bagi saya pasangan HADE satu komando,” pungkas Syamsul.

Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : Liputan Khusus (Lipsus)