Polemik Dana Insentif Fiskal Stunting Rp5,4 Miliar, DPRD KBB Buka Suara: “Itu Hanya Seremonial Sebelum Dibatalkan”

SEKITARKITA.id – Polemik dugaan penyelewengan Dana Insentif Fiskal (DIF) Stunting senilai Rp5,4 miliar di Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya mendapat tanggapan resmi dari DPRD.

Wakil Ketua DPRD KBB dari Fraksi Golkar, Dadan Supardan, menegaskan bahwa biaya tersebut tidak pernah dicairkan maupun ditransfer ke kas daerah.

“Masalah transfer biaya stunting itu sudah kami konfirmasi ke Pak Sekda Ade Zakir. Beliau menjelaskan bahwa aktivitas tersebut memang tidak dilaksanakan dan dananya tidak pernah ditransfer ke kas daerah,” ujar Dadan Supardan saat ditemui di Kantor DPRD KBB, usai pelantikan PAW pada Kamis (23/10/2025).

Menurut Dadan, beredarnya pengarsipan mengenai penerimaan biaya Rp5,4 miliar lebih oleh Pemkab Bandung Barat hanyalah seremonial sebelum keputusan pembatalan diterbitkan.

Wakil Ketua DPRD KBB dari Fraksi Golkar, Dadan Supardan (foto: Abdul Kholilulloh)

“Itu hanya seremoni sebelum dibatalkan. Surat pembatalannya ada, dan bisa dikonfirmasi langsung ke Pak Sekda alias dinas mengenai seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BP3AKB,” jelasnya.

Dadan menilai kisruh nan muncul di publik disebabkan lantaran lambannya respon dari pihak pelaksana dalam memberikan klarifikasi.

“Kisruh ini terjadi lantaran Pemkab Bandung Barat tidak sigap memberikan klarifikasi. Akibatnya, rumor berkembang liar di media dan masyarakat,” tuturnya.

Dadan berharap, ke depan Pemkab Bandung Barat dapat lebih sigap memberikan penjelasan resmi terhadap isu-isu strategis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.

“Kami sudah menyarankan agar segera menjelaskan secara terbuka sebelum isunya melebar ke mana-mana. Kalau disampaikan secara aktual dan rasional, masyarakat pasti bakal memahami,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pembatalan biaya tersebut terjadi setelah Pj Bupati Bandung Barat saat itu, Arsan Latif, tersangkut kasus hukum.

“Saya meyakini biaya itu betul-betul batal. Saya sendiri memandang surat pembatalannya,” tegasnya.

Terkait wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD untuk menyelidiki dugaan penyelewengan biaya stunting, Dadan menilai langkah tersebut tidak perlu.

“Tidak perlu ada Pansus. Buat apa? Dana juga tidak pernah ditransfer ke kas daerah. Jadi, tidak ada nan perlu diselidiki,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB Ade Zakir Hasyim juga telah menegaskan bahwa Dana Insentif Fiskal untuk program stunting tidak pernah dicairkan.

Pemkab Bandung Barat hanya menerima penyerahan secara simbolis dari pemerintah pusat, namun biaya tersebut kemudian dibatalkan pencairannya.

“Dana Insentif Fiskal itu tidak cair alias dibatalkan. Hal ini berangkaian dengan Pj Bupati sebelumnya (Arsan Latif) nan terkena masalah hukum,” ujar Ade Zakir saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Latar Belakang Polemik Dana Insentif Fiskal Stunting

Sebagai informasi, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapat alokasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp5,447 miliar dari pemerintah pusat. Dana ini semestinya digunakan untuk mendukung program percepatan penurunan nomor stunting di wilayah KBB.

Namun, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 nan dirilis Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa nomor stunting di Bandung Barat justru melonjak menjadi 30,8 persen, jauh di atas rata-rata nasional nan hanya 19,8 persen.

Sebagai perbandingan, nomor stunting di KBB pada 2022 sebesar 27,3 persen, turun menjadi 25,1 persen di 2023, lampau kembali meningkat tajam pada 2024. Lonjakan ini sempat menimbulkan dugaan adanya penyimpangan biaya DIF.

Dengan adanya penjelasan dari DPRD dan Sekda KBB, publik diharapkan dapat memahami bahwa biaya insentif fiskal stunting Rp5,4 miliar tersebut tidak digunakan dan batal dicairkan, sehingga tudingan penyelewengan tidak berdasar.

Artikel Polemik Dana Insentif Fiskal Stunting Rp5,4 Miliar, DPRD KBB Buka Suara: “Itu Hanya Seremonial Sebelum Dibatalkan” pertama kali tampil pada Sekitar Kita.