Zulhas Respons soal Permintaan Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespons pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang meminta agar patokan sertifikasi halal ditunda lantaran pelaku upaya mini rata-rata belum siap dengan patokan tersebut.

Menurut Zulhas, sampai kapan pun sebenarnya Indonesia tidak bakal pernah siap dengan beragam aturan, termasuk soal sertifikasi halal. Tapi, lanjut dia, tidak siap bukan berfaedah tidak bisa.

"Kalau enggak siap-siap, kapan siapnya? Ya, kelak setahun lagi, sepuluh tahun lagi, seratus tahun lagi juga enggak siap gitu. Ya, kudu kita dilatih," kata Zulhas usai santap pagi di salah satu gerai mi nan berada di area Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (4/5).

Menurut dia, patokan sertifikasi legal bagi pelaku upaya mini dan menengah sangat krusial dilakukan. Pasalnya, perihal ini berangkaian langsung dengan konsumen.

Konsumen tentu kudu mendapatkan kualitas nan bagus saat membeli sesuatu mulai dari kebersihan, kelayakan, hingga legal alias tidaknya peralatan nan mereka beli tersebut.

"Ini menyangkut seluruh konsumen Indonesia nan tiap hari, kan, kita mau lebih baik. Makanan juga kudu higienis, lingkungan juga kudu bagus, kan, begitu, kan. Semangat untuk hidup sehat dan lain-lain, kan, itu berkembang terus. Masak kita enggak mau berubah," kata dia.

Mengutip Detik, sebelumnya Teten sempat meminta agar patokan soal sertifikasi legal bagi UMKM ditunda. Usulan penundaan dilakukan agar UMKM lokal nan belum bisa mengurus sertifikat legal tak terjerat hukum.

"Kalau terjadi pelanggaran norma kelak iba mereka, pasti menghadapi pemeriksaan polisi dan sebagainya," kata dia.

Aturan soal tanggungjawab sertifikasi legal bagi pelaku UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal.

Dalam patokan itu disebutkan bahwa masa penahapan pertama tanggungjawab sertifikasi legal bakal berhujung 17 Oktober.

(tst/asr)

[Gambas:Video CNN]