Target PNBP Naik Jadi Rp513 T di RAPBN 2025, Disumbang Dividen BUMN

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah meningkatkan sasaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dari Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun.

Kenaikan berasal dari setoran dividen BUMN nan masuk dalam pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) nan ditargetkan naik dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun.

"Proyeksi peningkatan keahlian dari BUMN nan bakal menimbulkan kenaikan dividen nan bakal dibayarkan oleh BUMN sebesar Rp4 triliun sehingga totalnya naik menjadi Rp90 triliun. Ini nan bakal menjadi tambahan dari pendapatan KND dari Rp86 triliun ke Rp90 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9).

Selain itu, kenaikan PNBP juga disumbangkan oleh PNBP dari sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp4,26 triliun.

Sri Mulyani mengatakan beberapa K/L nan menjadi penyumbang PNBP terbesar adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) nan naik ke Rp 510 miliar, Polri nan naik Rp2,59 triliun.

Lalu, Kementerian Perhubungan ada kenaikan PNBP ke Rp9 triliun, dan Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham naik ke Rp8,6 triliun.

"Dengan demikian dari sisi penerima negara bukan pajak ada kenakan Rp8,26 triliun ialah dari KND Rp4 triliun dan PNBP Rp4,26 triliun," imbuhnya.

Di lain sisi, anggaran shopping K/L dalam RAPBN 2025 naik dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun. Kenaikan disebabkan empat program Quick Win presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Belanja negara jika usulan dari Quick Win presiden terpilih, pemerintahan baru adalah untuk shopping K/L terjadi kenaikan dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, alias naik Rp117,87 triliun," ujar Sri Mulyani.

Empat program itu adalah makan bergizi cuma-cuma dengan anggaran Rp71 triliun.Program ini bakal dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

Kemudian pemeriksaan kesehatan dengan alokasi anggaran Rp3,2 triliun dan pembangunan rumah sakit komplit berbobot di wilayah dengan anggaran Rp1,8 triliun. Program ini bakal dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.

Kemudian, program pembaharuan sekolah dengan anggaran Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun.

Program ini bakal dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.

Selanjutnya, program lumbung pangan dengan anggaran Rp15 triliun nan bakal dijalankan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.

"Ini (Rp15 triliun) kelak bakal dialokasikan Rp7,5 triliun untuk Kementerian PUPR dan Rp7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)