Protes! LAKI KBB Soroti Pelarangan Pemantauan Pilkada dan Transparansi Anggaran Bawaslu Rp11 Miliar

KBB, SekitarKita.id– Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Bandung Barat (KBB) melakukan tindakan protes di instansi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KBB pada Kamis, 28 November 2024. 

Aksi ini dipicu oleh pelarangan terhadap personil LAKI untuk memandang jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).  

Ketua LAKI KBB, Gunawan Rasyid, nan berkawan disapa Guras, menyoroti kejadian di TPS 07, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong. 

Ia menyebut, petugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) setempat melarang pihaknya melakukan pemantauan dengan argumen tak ada pemantau resmi di wilayah Kabupaten Bandung Barat. 

Walaupun, menurut Guras, LAKI telah dapatkan legalisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  

“Kami dilindungi oleh undang-undang dan sudah dapatkan legalisasi dari KPU KBB. Tetapi, personil kami tetap ditolak masuk meski sudah membawa mandat resmi,” katanya.  

Guras menilai larangan tersebut melanggar undang-undang dan mencederai kredibilitas LAKI KBB. Ia apalagi mencurigai adanya motif tertentu di kembali tindakan tersebut. 

“Mungkin saja karena kami terus menerus mempertanyakan transparansi anggaran Pilkada,” tambahnya.  

Soroti Anggaran Pilkada Kabupaten Bandung Barat Rp11 Miliar

Dalam kesempatan nan sama, Guras juga menyinggung transparansi penggunaan biaya hibah Pilkada sebesar Rp11 miliar nan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KBB. 

Menurutnya, biaya tersebut merupakan duit rakyat nan kudu segera dipertanggungjawabkan secara terbuka.  

“Dana itu berasal dari pajak masyarakat, dan arsip anggaran adalah arsip publik. Tapi Bawaslu berlindung di kembali patokan tanpa memberikan penjelasan nan jelas,” tegasnya.  

Penjelasan Bawaslu KBB