Liputan6.com, Jakarta - Transformasi di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus bergulir. Kali ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menunjuk Molly Prabawaty sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jendral Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM).
Pengumuman ini mengonfirmasi, Molly Prabawaty resmi menggantikan Prabu Revolusi nan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media sebelumnya.
"Iya benar, berasas Surat Perintah Pelaksana Tugas No: 2186/M.KOMDIGI/KP.01.06/11/2024 nan ditandatangani oleh Ibu Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital tanggal 25 November 2024," kata Molly, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (28/11/2024).
Dia menambahkan, "saya telah ditunjuk sebagai Plt Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM)."
Langkah ini merupakan bagian dari reformasi struktural nan diatur dalam Prepres Nomor 174 Tahun 2024, tentang Kementerian Komdigi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Penunjukan Molly bukan hanya soal perubahan pucuk kepempimpinan, tetapi juga membawa misi strategis, seperti menyelaraskan komunikasi publik dan media dengan perkembangan teknologi digital.
Sebagi Plt Dirjen KPM baru menggantikan Prabu Revolusi, Molly bakal mengemban tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, memberikan supervisi teknis, hingga memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan komunikasi publik di Indonesia.
Apa Peran Dirjen KPM Baru?
Berdasarkan Perpres 174/2024, tugas Dirjen KPM tidak hanya sekadar menyampaikkan informasi, tetapi juga menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, kegunaan Dirjen KPM mencakup penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bagian komunikasi publik dan media.
Molly juga mengemban tugas untuk memberikan pengarahan teknis dan supervisi di bagian komunikasi publik dan media.
Fungsi lainnya mencakup, penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bagian komunikasi publik dan media.
Selain itu, Menkomdigi juga menunjuk pejabat baru di direktorat lainnya, seperti Brigjen Pol Alexander Sabar sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital.
Lainnya, Wayan Toni Supriyanto sebagai Plt Dirjen Ekosistem Digital, dan Ismail sebagai Plt Dirjen Infrastruktur Digital.
Dengan perubahan ini, diharapkan Kementerian Komdigi semakin responsif terhadap tantangan era digital.
Transformasi tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga gimana pemerintah bisa menyampaikan pesan nan tepat kepada masyarakat di platform nan relevan, sekaligus menjaga ruang digital tetap kondusif.
Menkomdigi Meutya Hafid Kunjungi Kantor Perusahaan Media Emtek
Di sisi lain, Menkomdigi Meutya Hafid sempat berjamu ke instansi PT Elang Mahkota Teknologi (Emtek) di SCTV Tower, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Didampingi protokoler dan tiga staf ahlinya, Meutya Hafid tiba pukul 10.00 WIB di perusahaan nan bergerak di bagian media dan platform digital ini. Meutya Hafid disambut oleh Managing Director Emtek, Dirut SCM sekaligus Dirut SCTV Sutanto Hartono.
Turut datang dalam kunjungan ini, jejeran pemimpin perusahaan dan sejumlah pemimpin redaksi media di bawah Emtek Group. Dalam kesempatan ini Sutanto memaparkan tentang industri televisi nan sekarang dalam kondisi menantang.
Menurutnya, background Menkomdigi Meutya Hafid yang sebelumnya di bagian televisi dan memahami lanskap digital bisa membikin obrolan bisa lebih tepat dan sesuai konteks pembicaraan.
Selain tentang kondisi industri televisi, pertemuan antara pihak Emtek dengan Menkomdigi juga membahas tentang industri konten digital hingga publishing, dalam perihal ini portal buletin hingga video streaming dan jasa OTT.
Emtek Dukung Program Pemerintah
Dalam kesempatan nan sama, Sutanto juga menyebut support Emtek terhadap program pemerintah.
"Kami juga mempunyai topik nan saat ini sedang menjadi prioritas Ibu, nan kami tekankan. Satu adalah konten nan sehat, khususnya untuk anak dan nan kedua tentu saja adalah masalah judi online," kata Sutanto.
Sementara itu, Meutya Hafid memberikan apresiasi atas support Emtek Group dalam mendukung program literasi digital pemerintah, terutama dalam perihal konten ramah anak dan literasi memberantas judi online.
Meutya pun menyampaikan bahwa di bawah pemerintah Presiden Prabowo Subianto, nomenklatur kementerian nan semula merupakan Kementerian Komunikasi dan Informatika diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.
Komdigi sendiri, kata Meutya, juga mengalami perubahan nama dan struktur. Antara lain adalah Kedirjenan nan membawahi industri televisi juga terkena akibat perubahan struktur Komdigi tersebut.