Pakar: Dugaan Kebocoran 6,6 Juta Data Pajak oleh Bjorka Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Ranah keamanan siber Indonesia kembali diguncang. Kali ini, diduga info 6,6 juta wajib pajak milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bocor dan diperjualbelikan di forum hacker.

Akun anonim mengaku sebagai "Bjorka" menyatakan telah membobol dan mencuri info wajib pajak, termasuk milik Presiden Jokowi, menteri-menteri, dan penjabat tinggi lainnya.

"Data DJP nan diperoleh tersebut sebesar 2GB dalam corak normal, dan 500MB dalam corak terkompresi," klaim peretas dalam unggahannya di forum jual beli info hasil peretasan.

Pratama Persadha, master keamanan siber dan Direktur CISSReC, mengungkap telah melakukan penelusuran dan mengunduh sampel info nan diberikan.

Dugaan kuat mengarah pada DJP sebagai sumber kebocoran, mengingat nomenklatur info sangat spesifik.

"Kemungkinan besar info tersebut memang berasal dari Dirjen Pajak alias Kementerian Keuangan lantaran di dalam sampel tersebut terdapat field Nama KPP, Nama Kanwil, Status PKP, serta jenis WP (Wajib Pajak)," kata Pratama dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).

Hacker sendiri saat ini sedang menawarkan info rampasan tersebut dengan nilai 10 ribu USD alias sekitar Rp 153 juta.

Misteri di Balik Nama "Bjorka"

Keaslian identitas peretas tetap menjadi tanda tanya besar. Akun mengaku sebagai "Bjorka" ini baru dibuat dan mempunyai sedikit postingan. Akun Telegram nan digunakan juga berbeda dari sebelumnya.

"Belum dapat diketahui dengan pasti apakah kebocoran info DJP kali ini betul-betul dilakukan oleh Bjorka nan sebelumnya sempat menggemparkan Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, akun tersebut telah mendapatkan status "God" di forum hacker, menunjukkan adanya pengakuan atas aksinya.

Insiden ini kembali menyoroti sungguh rentannya info pribadi di era digital, sekaligus menjadi pengingat bakal pentingnya perlindungan data lebih ketat.