Meutya Hafid Siap Duduki Kursi Menkominfo di Kabinet Prabowo-Gibran?

Liputan6.com, Jakarta - Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR, tengah menjadi sorotan publik setelah terlihat mendatangi kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selata, pada Senin (14/10/2024).

Kehadiran mantan jurnalis ini tengah-tengah nama para calon menteri oleh Prabowo ini memunculkan banyak spekulasi, di mana Meutya Hafid disebutkan bakal menduduki posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam kabinet mendatang.

Meutya sendiri sangat dikenal dengan kiprahnya di bumi politik dan keterlibatannya di Komisi I DPR, nan membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Tak hanya itu, Komisi I DPR ini juga berkolaborasi erat dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dipimpin oleh Prabowo. Dia mengaku, dirinya diundang oleh Prabowo untuk langsung datang ke Kertanegara.

Selama 20 menit, Meutya mengaku dirinya berbincang dengan Prabowo. Saat ditanyakan, dia hanya mengatakan ngobrol sesuai dengan bidangnya di Komisi I DPR.

“Datang obrolan sedikit mengenai tugas-tugas memang sudah menjadi bagian saya. Beliau membujuk untuk memperkuat tim, bagian saya pokoknya,” ucap Meutya di Kertanegara pada Senin, 14 Oktober 2024, sebagaimana dikutip dari kanal News, Selasa (15/10/2024).

Ketika ditanya mengenai kedudukan menteri nan bakal diduduki di era Prabowo adalah Menkominfo, Meutya hanya mengatakan mengenai dengan bidangnya.

Untuk itu, merujuk pada pernyataanya, ada kemungkinan Meutya bakal bekerja di pos Kementerian Kominfo alias Kementerian Pertahanan. 

“Masih mengenai Komisi I, saya minta angan dukungannya, lantaran tugasnya cukup berat. Saya minta support semua,” ucap mantan wartawan TV ini.

Ia pun meminta agar menunggu pengumuman resmi dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka soal kedudukan nan diamanahkan kepada Meutya pada 20 Oktober mendatang.

Di sisi lain, Pilkada Serentak 2024 bakal berjalan 55 hari lagi alias pada 27 November 2024. Pilkada ini bakal berjalan di 545 daerah, nan terdiri dari 37 provinsi serta 508 kabupaten dan kota.

Memasuki masa kampanye Pilkada Serentak 2024 ini pula, Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Budi Arie Setiadi membujuk penyelenggara platform digital dan media sosial di Indonesia untuk bekerja sama menjaga ruang digital.

"Mari kita saling bahu-membahu mewujudkan Pilkada nan kondusif, aman, dan damai, demi mewujudkan kerakyatan nan berarti dan berkualitas," tutur Menkominfo saat Deklarasi Pilkada Damai 2024 dan Anti Hoaks seperti dikutip dari siaran pers nan diterima, Kamis (3/10/2024).

Menurut Menkominfo, masa kampanye menjadi momentum krusial untuk menjaga dan merawat ruang digital agar tetap demokratis, kondusif, serta penuh kegembiraan.

Adapun masa penyelenggaraan kampanye telah dimulai sejak 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Menkominfo pun menekankan kampanye Pilkada 2024 ini merupakan bagian dari peningkatan literasi demokrasi, literasi politik, dan literasi digital masyarakat.

Dengan menjunjung tinggi semangat Pilkada Damai 2024, baik di ruang bentuk maupun ruang digital," ujar Menkominfo melanjutkan.

Deklarasi ini mencakup tiga komitmen dalam mewujudukan Pilkada Damai 2024, nan mencakup komitmen penuh mengkampanyekan, menjaga ruang digital nan kondusif, serta tenteram sepanjang perhelatan Pilkada.

Tidak hanya itu, komitmen penuh itu juga termasuk secara tegas memberantas segala corak konten negatif di internet, nan melanggar peraturan perundang-undangan, terutama perang terhadap hoaks mengenai Pilkada.

Menkominfo menuturkan, deklarasi juga mencakup upaya membuka ruang kerja sama dengan beragam komponen masyarakat, seperti tokoh kepercayaan maupun masyarakat, media, akademis, organisasi masyarakat sipil, komunitas, pegiat media sosial, dan komponen masyarakat lain.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) mengumumkan telah membangun domain aplikasi dan prasarana digital untuk mempercepat keterpaduan jasa digital nasional.

Menurut Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Budi Arie Setiadi, langkah itu terwujud dengan penyediaan domain aplikasi SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah), JIP (Jaringan Intra Pemerintah), dan Portal Nasional.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga menyediakan prasarana digital berupa PDN (Pusat Data Nasional).

"Selama dua tahun beroperasi, SPLP telah meliputi 61 persen dari 629 instansi, dengan Service Level Agreement (SLA) mencapai 99,5 persen," tutur Menkominfo dalam siaran pers nan diterima, Selasa (1/10/2024).

Dijelaskan oleh Menkominfo, JIP berfaedah sebagai jaringan intrakoneksi tertutup antara lembaga pusat dan pemerintah daerah. JIP telah sukses menghubungkan 98 dari 109 lembaga kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Adapun PDN berfaedah sebagai infrastruktur untuk SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nan mendukung integrasi proses bisnis, info dan informasi, infrastruktur, aplikasi, serta keamanan SPBE.