Menkominfo Klaim Akses Masyarakat ke Situs Judi Online Turun 50 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan pemerintah telah sukses menurunkan akses masyarakat ke situs gambling online hingga 50 persen.

"Berdasarkan info Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), intervensi Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online nan dibentuk melalui Kepres Nomor 21 Tahun 2024 sukses menurunkan akses masyarakat pada situs gambling online sebesar 50 persen," ujar Budi Arie, dikutip dari situs web resmi Kominfo, Jumat (26/7/2024).

Tidak hanya penurunan akses, jumlah deposit masyarakat pada situs judi online juga turun signifikan menjadi Rp 34,49 triliun.

Keberhasilan ini, kata Budi Arie, merupakan hasil kerja keras semua pihak nan terlibat dalam pemberantasan gambling online.

"Capaian ini sangat membanggakan dan menunjukkan bahwa upaya kita untuk memberantas gambling online melangkah efektif," dia menegaskan.

Menkominfo menargetkan penurunan akses situs gambling online hingga 80 persen dengan jumlah deposit turun menjadi Rp 45,79 triliun.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kominfo terus melakukan beragam upaya, seperti pemutusan akses terhadap konten pertaruhan online, pemblokiran akun e-wallet dan rekening bank nan mengenai dengan gambling online, serta sosialisasi pencegahan gambling online kepada masyarakat luas.

Selama periode 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024, Kominfo telah memutus akses terhadap 2.645.081 konten gambling online dan mengusulkan pemblokiran 573 akun e-wallet serta 6.199 rekening bank kepada pihak berwenang.

Selain itu, Kominfo juga telah menangani 23.616 sisipan laman gambling di situs pemerintah dan 22.205 sisipan laman gambling di situs lembaga pendidikan.

Kementerian juga telah menyerahkan 20.595 kata kunci mengenai gambling online kepada Google dan 3.961 kata kunci kepada Meta untuk ditindaklanjuti.

"Kami bakal terus berupaya untuk memberantas gambling online dan melindungi masyarakat dari akibat negatifnya," Budi Arie memungkaskan.

Di sisi lain, Budi Arie menyebut bahwa seluruh pegawai di lingkungan kementeriannya telah berkomitmen penuh untuk melawan praktik gambling online. 

Hal ini ditegaskan melalui penandatanganan pakta integritas nan dilakukan oleh seluruh 5.828 pegawai Kominfo.

Langkah tegas ini diambil menyusul laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) nan mengungkap adanya 15 pegawai Kominfo terlibat dalam aktivitas gambling online sebagai pemain. 

Menanggapi temuan tersebut, Menkominfo langsung menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk memastikan seluruh jejeran pegawai menandatangani pakta integritas sebagai corak tanggung jawab dan komitmen.

"Ini adalah langkah nyata kita untuk membersihkan lingkungan kerja dan menunjukkan bahwa Kominfo serius dalam memberantas praktik judi online," tegas Budi, dikutip dari Antara, Kamis (26/7/2024).

Dengan penandatanganan pakta integritas ini, seluruh pegawai Kominfo secara resmi menyatakan diri bebas dari segala corak keterlibatan dalam gambling online. 

Mereka juga berkomitmen untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik judi online.

Langkah Kominfo ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memberantas gambling online nan semakin marak. 

Selain melakukan pengawasan eksternal, Kominfo juga memperkuat pengawasan internal untuk memastikan tidak ada lagi oknum nan terlibat dalam praktik terlarangan tersebut.

Pakta integritas nan ditandatangani oleh seluruh pegawai menjadi bukti nyata bahwa Kominfo tidak bakal mentolerir adanya pelanggaran terhadap patokan dan etika. 

Setiap pegawai nan terbukti melanggar bakal menghadapi hukuman tegas sesuai dengan ketentuan nan berlaku.

"Mulai dari peringatan keras sampai pemecatan, itu sanksinya (bagi nan melanggar)," ujar Budi. 

Terkait pelanggaran tersebut pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika nan dilaporkan terlibat gambling online sudah menjalani proses hukum.

"Dari info 15 pegawai nan kami terima dari PPATK, ada dua orang tidak ada datanya di kami. Satu orang sudah pensiun, jadi nan aktif ada 12 orang, dengan dua orang merupakan PNS," ungkap Sekretaris Jenderal Kominfo, Mira Tayyiba.

Ia menambahkan, 12 orang tersebut sudah diproses, sesuai dengan ketentuan balasan disiplin untuk PNS. Sementara nan lain tetap dievaluasi.