Menko Polhukam Ungkap Strategi BSSN Perkuat Keamanan Siber Pasca Serangan Ransomware PDNS 2

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) Hadi Tjahjanto menyatakan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) bakal meningkatkan keamanan siber di Indonesia.

Langkah ini dilakukan setelah ada serangan ransomware Brain Cipher nan ditujukan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Menurut Menko Polhukam, salah satu langkah nan bakal dilakukan adalah dengan menyambungkan ke komando kendali BSSN.

"BSSN juga bakal terus meningkatkan keamanan siber dengan langkah menyambungkan ke komando kendali BSSN nan ada di Ragunan, termasuk mengaktifkan CISRT, Computer Security Incident Response Team nan bakal dimonitor oleh BSSN," tuturnya.

Lebih lanjut Menko Polhukam menuturkan, salah satu perihal nan bakal dilakukan tim ini adalah memantau andaikan nantinya ada notifikasi nan dikirimkan ke lembaga terkait, tapi tidak ada aksi.

Tidak hanya itu, Hadi mengatakan, ada pula rencana untuk meninjau kembali Peraturan Persiden mengenai operasional siber, termasuk BSSN dan jajarannya.

Hal ini dilakukan agar andaikan terjadi permasalahan, komando kendali bisa lebih mudah. Langkah lain adalah imbauan untuk para pengguna agar berhati-hati dalam penggunaan password.

"Kami bakal memberikan info agar penggunaan password untuk user ini kudu berhati-hati, tidak sembarangan, dan bakal dimonitor oleh BSSN," ucapnya.

Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan siber, sehingga tidak terjadi persoalan nan serius.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga menyatakan, pemerintah menargetkan PDNS 2 bisa kembali aktif beraksi pada Juli 2024.

Dalam konvensi pers nan digelar, Menko Polhukam menyatakan, PDNS 2 bakal didukung cold site nan ada di Batam. Dengan demikian, situs tersebut bakal ditingkatkan menjadi hot site unik untuk pelayanan strategis.

"Dari hasil rapat koordinasi, dapat saya simpulkan untuk pelayanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli tahun 2024," tuturnya saat konvensi pers nan digelar, Senin (1/7/2024).

Menko Polhukam menuturkan, DRC (Disaster Recovery Center) nan ada di Batam ini bisa memberikan jasa secara autogate dan interactive service.

"Sehingga, jika kita lihat kejadian kemarin, Imigrasi tidak bisa melayani kepada masyarakat. Maka, ke depan, bulan Juli ini sudah bisa bisa kita tingkatkan kemampuannya bisa melayani secara cepat," tuturnya menjelaskan.

Di kesempatan nan sama, Menko Polhukam juga menegaskan jika setiap tenant alias Kementerian juga kudu memiliki backup. Ia menyatakan, backup akan menjadi tanggungjawab (mandatory) bagi para tenant, setelah terjadi serangan ke Pusat Data Nasional.

"Setiap tenant alias Kementerian juga kudu mempunyai backup. Ini mandatory tidak opsional lagi, sehingga jika secara operasional PDNS berjalanan ada gangguan tetap ada backup," tutur menuturkan.

Untuk diketahui, PDNS 2 yang berada di Surabaya, Jawa Timur diketahui telah mendapatkan serangan ransomware Brain Chipper pada pekan lalu. 

Disebutkan, Brain Chipper sendiri merupakan ransomware yang dibuat menggunakan teknologi Lockbit 3.0, nan menurut beberapa sumber, susah untuk ditembus.

Pelaku serangan ransomware itu meminta tebusan USD 8 juta (sekitar Rp 131 miliar) agar info nan dienkripsi bisa kembali.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kementerian Kominfo) baru saja memberikan update terkini mengenai perkembangan kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). 

Direktur Network & IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko mengatakan beberapa upaya untuk memulihkan PDNS 2 Surabaya.

"Kita sejak kejadian hingga hari ini diasistensi oleh BSSN, Kominfo dan para tenant berupaya untuk melakukan recovery dengan sumber daya nan dimiliki," ucap Herlan saat Konferensi Pers, Rabu (26/6/2024).

Kendati demikian, dia mengatakan jika info nan sudah dienkripsi sudah tidak bisa diambil lagi oleh Kominfo.

"Beberapa info nan dienkripsi sudah enggak bisa di-recovery lagi," ucapnya.

Meski info nan diambil tidak bisa diambil lagi, Herlan menyebut beberapa info dari tenant Pusat Data Nasional itu tetap memiliki backup.

"Kita mengidentifikasi tetap ada 44 tenant nan di-backup," ujarnya. "Kami berupaya untuk mengaktifkan kembali jasa nan terdampak," tuturnya menambahkan. 

Tak hanya itu, Herlan juga mengatakan Kementerian Kominfo bersama Telkom Sigma dan BSSN telah mengontak tenant nan terdampak.

"Kami menghubungi tenant nan terdampak untuk memastikan mereka memiliki data backup," ucap Herlan.

Mengantisipasi info nan sudah tidak bisa di-backup, Herlan mengungkapkan, kementerian Kominfo beserta BSSN dan Telkom Sigma bakal membikin ulang PDNS yang baru.

"Kami bakal membuat enviroment baru jika info tenant nan terdampak tidak bisa dikembalikan," ujarnya menutup pernyataan.

Untuk mencegah perihal nan sama terjadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian mengungkapkan jika BSSN telah memutus sambungan PDNS 2 dengan PDNS di kota lain agar Ransomware tak menyebar.

"BSSN telah mengisolasi sambungan PDNS 2 di Surabaya dengan PDNS di Serpong dan Batam, agar Ransomware tidak ke sistem lain," ucapnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa hanya PDNS 2 di Surabaya nan terdampak.

"Untuk PDNS 1 di Serpong dan Batam hingga saat ini kami pastikan aman'" ucapnya.

Tak hanya itu, PDNS nan tidak terdampak bakal diberikan peningkatan sistem, agar perihal nan sama tidak terjadi lagi.

"Kami bakal lakukan penguatan sistem terhadap PDNS 1 di Serpong dan Batam, agar tidak terjadi lagi di tempat lain," ujarnya.