Menhub soal Subsidi KRL Berbasis NIK: Kita Beri yang Terbaik

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji bakal memberi nan terbaik di tengah polemik subsidi KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Kita bakal memberikan nan terbaik untuk masyarakat," tegas Budi selepas Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Ia irit bicara saat ditanya mengenai kebijakan kontroversial itu. Budi lebih memilih membahas inti pembahasan rapat meski wartawan bertanya tentang wacana subsidi KRL menjadi berbasis NIK. Pada raker kali ini, Kementerian Perhubungan mendapatkan persetujuan penambahan anggaran dari DPR RI.

"Kita memohon penambahan (anggaran) itu bukan lantaran apa-apa, tapi di antaranya ada subsidi, dan sebagainya," katanya.

Pada RAPBN 2025 ditetapkan anggaran Kemenhub sebesar Rp24,76 triliun. Namun, akhirnya Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp55,87 triliun menjadi Rp80,63 triliun.

Sebelumnya, rumor perubahan penyaluran subsidi tiket KRL menjadi berbasis NIK muncul dalam Dokumen Nota Keuangan APBN 2025. Dijelaskan anggaran shopping subsidi public service obligation (PSO) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun.

"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku Nota II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Akan tetapi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mengetahui mengenai rencana tersebut. Ia berkilah belum ada rapat mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL mulai 2025.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)