Kominfo Terapkan Strategi 5K untuk Berantas Judi Online, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai pemberantasan gambling online di Indonesia memerlukan komitmen dan konsistensi oleh seluruh pegawai di kementeriannya.

Ia menjelaskan bahwa stragegi dalam memberantas gambling online hanya diperlukan langkah 5K.

“Memberantas gambling online itu hanya perlu 5K: Kepedulian, Komitmen, Konsistensi, Keberanian dan tidak Kebawa godaan,” Budi Arie menjelaskan.

Melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/8/2024), dia menekankan 5K menjadi kunci berbareng memerangi gambling online demi kebaikan bangsa, negara dan masyarakat Indonesia.

“Kenapa kita kudu ada kepedulian? Karena judi online ini menyedot dan merampok langsung duit rakyat kecil. Makanya saya selalu bilang, gambling online ini adalah penipuan besar terhadap rakyat Indonesia,” ucapnya menegaskan.

Pusat Pengawasan dan Analisa Transaksi Keuangan mencatat, pada tahun 2023, nomor judi online bisa mencapai Rp 327 triliun. Pada 2024, diperkirakan transaksi gambling online bisa menembus Rp 900 triliun.

“Judi online itu penipuan, scam. Bagaimana orang diiming-imingi 50.000 bisa jadi duit satu milyar. Apa gak ditipu?,” tutur Menkominfo.

Menkominfo membujuk seluruh sivitas Kementerian Kominfo menyampaikan inisiatif alias buahpikiran solutif untuk memberantas gambling online.

Ia juga mendorong seluruh staf Kominfo untuk mengembangkan terobosan, inovasi, dan upaya nan progresif dalam menghapus aktivitas gambling online di Indonesia.

“Mari kita jadi pahlawan pemberantas gambling online. Kalau ada usulan nan lebih progresif, jangan sungkan sampaikan. Saya berambisi melalui pengarahan ini bisa menjadi komitmen serius dalam pemberantasan gambling online,” katanya.

Menurut Budi Arie, komitmen, konsistensi dan keberanian juga menjadi komponen '3K' nan menjadi kunci dalam memberantas gambling online.

“Kita kudu perangi terus, kita kudu konsisten. Jangan mau kompromi,” dia memungkaskan.

Sebelumnya, Budi Arie menyatakan bahwa seluruh pegawai di lingkungan kementeriannya telah berkomitmen penuh untuk melawan praktik gambling online. 

Hal ini ditegaskan melalui penandatanganan pakta integritas nan dilakukan oleh seluruh 5.828 pegawai Kominfo.

Langkah tegas ini diambil menyusul laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) nan mengungkap adanya 15 pegawai Kominfo terlibat dalam aktivitas gambling online sebagai pemain. 

Menanggapi temuan tersebut, Menkominfo langsung menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk memastikan seluruh jejeran pegawai menandatangani pakta integritas sebagai corak tanggung jawab dan komitmen.

"Ini adalah langkah nyata kita untuk membersihkan lingkungan kerja dan menunjukkan bahwa Kominfo serius dalam memberantas praktik judi online," tegas Budi, dikutip dari Antara, Kamis (26/7/2024).

Dengan penandatanganan pakta integritas ini, seluruh pegawai Kominfo secara resmi menyatakan diri bebas dari segala corak keterlibatan dalam gambling online. 

Mereka juga berkomitmen untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik judi online.

Langkah Kominfo ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memberantas gambling online nan semakin marak. 

Selain melakukan pengawasan eksternal, Kominfo juga memperkuat pengawasan internal untuk memastikan tidak ada lagi oknum nan terlibat dalam praktik terlarangan tersebut.

Pakta integritas nan ditandatangani oleh seluruh pegawai menjadi bukti nyata bahwa Kominfo tidak bakal mentolerir adanya pelanggaran terhadap patokan dan etika. 

Setiap pegawai nan terbukti melanggar bakal menghadapi hukuman tegas sesuai dengan ketentuan nan berlaku.

"Mulai dari peringatan keras sampai pemecatan, itu sanksinya (bagi nan melanggar)," ujar Budi. 

Terkait pelanggaran tersebut pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika nan dilaporkan terlibat gambling online sudah menjalani proses hukum.

"Dari info 15 pegawai nan kami terima dari PPATK, ada dua orang tidak ada datanya di kami. Satu orang sudah pensiun, jadi nan aktif ada 12 orang, dengan dua orang merupakan PNS," ungkap Sekretaris Jenderal Kominfo, Mira Tayyiba.

Ia menambahkan, 12 orang tersebut sudah diproses, sesuai dengan ketentuan balasan disiplin untuk PNS. Sementara nan lain tetap dievaluasi.