Harapan Bos XL ke Meutya Hafid: Regulatory Charges Turun dan Percepat Lelang Spektrum 5G

Liputan6.com, Yogyakarta - XL Axiata berambisi kehadiran menteri baru bagian komunikasi ialah Meutya Hafid, di Kementerian Komunikasi dan Informatika --yang sekarang berubah nama Kementerian Komunikasi dan Digital-- dapat menelurkan izin dan kebijakan untuk meningkatkan perkembangan industri telekomunikasi.

Meutya Hafid memang bukan orang nan baru di bagian komunikasi, pasalnya sebelumnya Menkomdigi ini menjabat jadi Ketua Komisi I DPR RI, bagian nan menangani pertahanan dan telekomunikasi.

Diungkapkan oleh Presiden Direktur sekaligus CEO XL Axiata Dian Siswarini, perihal pertama nan diharapkan adalah besaran regulatory charges termasuk di antaranya BHP gelombang nan sekarang dinilai memberatkan pemain telko.

"Pertama mengenai regulatory charges, sekarang ini besarannya sudah 13-14 persen terhadap revenue. Aduh, itu berat banget ya. Kalau seperti itu, membikin kami susah mengembangkan prasarana selanjutnya," kata Dian Siswarini di Media Gathering XL Axiata di Yogyakarta, Rabu (23/10/2024).

Apalagi menurut Dian, pengguliran jaringan 5G memerlukan investasi nan cukup besar. "Kalau regulatory charges-nya tetap sedemikian mahal, mungkin kelak 5G nan sesungguhnya hanya bisa menjadi angan-angan," dia menuturkan.

Kedua, Dian berambisi pemerintah dalam perihal ini Menkomdigi Meutya Hafid bisa menghadirkan patokan nan setara bagi pemain industri telko dengan penyelenggara jasa over the top.

"Kedua tentang fair share over the top (OTT). Fair share OTT ini dinilai perlu, lantaran jika dilihat, para OTT ini belum mendapatkan regulasi, jadi menurut kami tetap belum seimbang," kata Dian.

Ia menjelaskan, pemain OTT menjalankan jasa di atas prasarana nan dibangun industri telekomunikasi.

Pada sisi lain, pemain telko termasuk operator kudu membangun prasarana telekomunikasi itu dengan investasi besar. Selain itu, operator juga tetap kudu bayar biaya regulatory charges nan mahal.

Oleh karenanya, Dian meminta agar pemerintah juga menerapkan kebijakan nan seimbang bagi pemain OTT, agar operator telko tak sendirian dalam menanggung biaya prasarana dan regulatory charges.

Tak hanya itu, Dian juga meminta agar pemerintah bijak dalam mengelola, menertibkan, dan menerapkan kebijakan tegas mengenai penyedia jasa ISP terlarangan alias RT RW Net ilegal.

Pasalnya, ada banyak kasus di mana penyedia jasa internet terlarangan ini menggunakan prasarana milik operator dengan cuma-cuma namalain nebeng.

Dengan begitu, penyelenggara internet terlarangan bisa menjual internet dengan nilai murah padahal, operator nan membangun prasarana kudu mengeluarkan investasi besar untuk menggelar layanan.

Dian juga meminta agar kementerian segera menjalankan lelang spektrum untuk menggelar jaringan 5G.

"Penyelenggaraan lelang spektrum 5G sudah tertunda dari akhir tahun lalu, mungkin sebelumnya bakal menunggu selesai penunjukkan presiden dan kabinet baru, sekarang kan sudah, kami harapkan lelang spektrum menjadi lebih sigap dilakukan," ujar Dian, berharap.

Tak hanya itu, Dian juga berambisi dengan pemerintahan dan menteri baru nan sebelumnya sudah kenal dengan industri telekomunikasi, proses persetujuan merger XL Axiata dan Smartfren juga bisa lebih sigap diberikan.

"Jadi angan kami, agar menteri baru bisa memberikan kebijakan nan menjadi katalis, agar industri ini menjadi jauh lebih sehat," tuturnya.

Sementara, Chief Corporate Affairs XL Axiata Marwan O Baasir berbincang harapannya mengenai dengan keamanan perlindungan info pribadi.

Ia berambisi agar denda atas pelanggaran info pribadi tidak terlalu tinggi serta menggalakkan literasi digital. Selain itu, Marwan juga mengharapkan agar kebijakan tentang AI di bagian telekomunikasi diterapkan untuk mendukung etika AI dan lain-lain.