Hacker Klaim Bobol 4 Data Lembaga Penting Indonesia, dari Badan Intelijen Strategis TNI hingga BPJS

Liputan6.com, Jakarta - Selain server Pusat Data Nasional (PDS) nan disusupi hacker, setidaknya ada empat lembaga dan kementerian krusial di Indonesia nan diduga kena serangan siber, seminggu belakangan ini.

Antara lain Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Indonesia Automatic Finger Print Identification System (INAFIS), Kementerian Perhubungan, BPJS Ketenagakerjaan,

Fenomena ini tentunya menuai perhatian hingga mengundang pertanyaan dari masyarakat mengenai sistem keamanan siber di Indonesia.

1. BAIS TNI

Akun @FalconFeeds.io di Platform X nan rutin memantau aktivitas siber di forum dark web seperti BreachForum, mengumumkan peretasan nan dilakukan oleh MoonzHaxor terhadap sistem BAIS.

Mereka mengeklaim telah menguasai sejumlah info milik BAIS TNI. Antara lain nama prajurit, pangkat, asal satuan, nomor telepon, nomor registrasi pokok, dan lain sebagainya.

Mabes TNI tidak membantah info Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diretas. Namun, info nan dijebol oleh hacker adalah info lama nan sudah dirilis alias disampaikan pada tahun 2024.

"Data nan diretas adalah info lama dan dirilis tahun 2024," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi, Rabu (26/6/2024).

Namun demikian, Gumilar tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai dengan info nan diretas. Karena untuk saat ini server dinonaktifkan, dengan proses penyelidikan nan ditangani Tim Siber TNI.

"Saat ini server sudah dinonaktifkan untuk kepentingan penyelidikan nan lebih lanjut," ujar Gumilar.

Selain itu, Tim Siber TNI juga tetap mendalami awal mula rumor peretasan nan disampaikan lewat media sosial X akun @FalconFeeds.io.

"Terkait akun twitter Falcon feed nan merilis bahwa info Bais TNI diretas, sampai saat ini tetap dalam pengecekan nan mendalam oleh tim siber TNI," ujar Gumilar.

Aktor peretas MoonzHaxor juga mengunggah di BreachForum, dengan menyatakan telah menjual info INAFIS dengan nilai USD 1.000 alias sekitar Rp 16 juta.

Data nan dijual dan dibocorkan antara lain foto wajah personil INAFIS, sidik jari, dan email.

Terkait kasus ini Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian, mengatakan info nan diduga bocor itu merupakan info lama nan tidak diperbarui.

"Ini sudah kami konfirmasi dengan kepolisian, bahwa itu adalah data-data lama mereka diperjualbelikan di dark web," kata Hinsa, dikutip dari News Liputan6.com, Minggu (30/6/2024).

Hinsa menyebutkan, saat ini sistem Polri tidak mengalami gangguan dan tetap melangkah dengan baik walaupun ada dugaan kebocoran info INAFIS.

"Kami yakinkan bahwa sistem mereka (Polri) melangkah dengan baik," Hinsa menegaskan.

Selain itu, akun @FalconFeeds.io belum lama ini mengumumkan seorang personil BreachForums memposting tentang pelanggaran info signifikan nan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan.

Data nan disusupi mencakup nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, golongan umur, alamat, kode pos, provinsi, dll.

BPJS Ketenagakerjaan membantah mengenai berita datanya nan diretas oleh hacker. Kabar itu menyusul kebocoran info nan beredar lewat akun media sosial X @FalconFeedsio

“Terkait adanya dugaan peretasan info BPJS Ketenagakerjaan, kami sampaikan bahwa perihal tersebut merupakan rumor tidak betul dari tahun 2023 nan diposting ulang di media sosial oleh pihak nan tidak bertanggung jawab,” kata Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun, Kamis (27/6/2024).

Menurut Oni, soal kebocoran info BPJS Ketenagakerjaan adalah berita hoaks alias tidak benar. Sebab berasas hasil investigasi nan telah dilakukan sebelumnya dan investigasi ulang pada Juni 2024 ini tidak ditemukan adanya kebocoran data.

“Dipastikan bahwa info tersebut bukan berasal langsung dari BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Meski demikian, Oni mengatakan pihaknya tetap melakukan investigasi dan langkah-langkah preventif penguatan sistem keamanan teknologi info terhadap potensi gangguan info dengan peningkatan perlindungan dan ketahanan sistem.

Akun @FalconFeeds.io juga mengumumkan bahwa Kementerian Perhubungan RI diduga mengalami kebocoran data.

Data nan bocor tersebut meliputi 30 ribu info tenaga kerja seperti KTP, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, email, foto, sertifikat peserta pilot drone, dan info penerbangan.

Di luar rumor peretasan, Kemenhub sebelumnya telah mengguyur subsidi senilai Rp 2,6 triliun untuk pikulan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Pelayanan itu, dijalankan oleh Perum Damri.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara, Dadan M. Ramdan mengatakan, pemberian subsidi ini untuk memperkuat konektivitas dan aksesibilitas ke lokasi wisata tersebut.