Hacker Bjorka Bobol Data Pajak Jokowi hingga Sri Mulyani, Ancaman Serius?

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia kembali digemparkan dengan berita dugaan bocornya 6,6 juta info Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peretasan ini diduga dilakukan oleh hacker anonim nan mengaku sebagai "Bjorka".

Dalam aksinya, Bjorka dikabarkan sukses mencuri info sebesar 2GB dari sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan menjualnya di forum Breach Forum seharga USD 10 ribu alias sekitar Rp 153 juta.

Sebagai bukti info NPWP nan dicurinya asli, pelaku memberikan sampel berisi NIK, NPWP, alamat, no HP, email dan lain-lainnya.

Siapa Saja Korbannya?

Kebocoran ini tidak main-main, lantaran di antara info nan diduga bocor terdapat nama-nama krusial seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dua anaknya, ialah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Data Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, dan sejumlah nama menteri lainnya juga termasuk dalam kebocoran info tersebut.

Sontak, kebocoran info NPWP ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keamanan info negara dan menjadi ancaman serius bagi sistem perlindungan info di Tanah Air.

Ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat dampaknya bisa sangat serius bagi keamanan info kita semua lantaran info NPWP di DJP ini menyimpan info sensitif, dan dapat digunakan untuk beragam tindakan kejahatan siber.

Presiden Jokowi dengan sigap merespons dugaan kebocoran info ini, dan memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera melakukan penyelidikan dan mitigasi.

"Iya, saya sudah memerintahkan Kemkominfo dan Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Sri Mulyani sendiri juga menanggapi kebocoran info NPWP dirinya dan wajib pajak lain dengan meminta DJP segera melakukan investigasi mendalam.

Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, mengonfirmasi tim teknis DJP telah melakukan penelitian mengenai persoalan tersebut dan menyebut tidak ada indikasi terjadi kebocoran info langsung dari sistem info DJP.

"Data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi mengarah pada kebocoran info langsung dari sistem info DJP," tutur Dwi dalam siaran pers diterima, Jumat (20/9/2024).

Ia juga menyatakan, struktur info tersebar bukan merupakan struktur info mengenai dengan penyelenggaraan kewenangan dan pemenuhan tanggungjawab perpajakan wajib pajak.

Menindaklanjuti dugaan kebocoran info ini, DJP memastikan telah berkoordinasi Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika), BSSN, serta Polri.

Dalam kasus ini, muncul beragam spekulasi mengenai penyebab kebocoran. Presiden Jokowi sendiri mengakui, di beragam negara, kebocoran info semacam ini juga terjadi.

"Semua info itu mungkin lantaran keteledoran password bisa terjadi, alias lantaran penyimpanan info nan juga terlalu banyak di tempat nan berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," jelasnya.

Pernyataan ini seolah mengindikaskan, ada kemungkinan kesalahan manusia menjadi aspek utama dalam kasus kebocoran info NPWP ini.

Pakar keamanan siber dan Direktur CISSReC, Pratama Persadha, mengatakan telah memperloleh dan melakukan penelusuran info bocor tersebut.

"Kemungkinan besar info tersebut memang berasal dari Dirjen Pajak alias Kementerian Keuangan lantaran sampel tersebut terdapat field Nama KPP, Nama Kanwil, Status PKP, serta jenis WP (Wajib Pajak)," kata Pratama dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh master keamanan siber Alfons Tanujaya. Menurutnya, berasas info nan bocor, besar kemungkinan memang info berasal dari instansi pajak. 

"Jadi, dia banyak mengandung banyak info krusial nan merisaukan, sebetulnya sudah bocor, tapi ini langsung connect ke NPWP, langsung connect apakah dia WP (Wajib Pajak) besar alias kecil," tutur Alfons. 

Namun, Pratama tidak dapat memastikan apakah kebocoran info DJP kali ini betul-betul dilakukan oleh Bjorka nan sebelumnya sempat menggemparkan Indonesia.

"Keaslian identitas peretas tetap menjadi tanda tanya besar, lantaran akun ini baru dibuat dan mempunyai sedikit postingan," katanya.

Akun Telegram nan digunakan juga berbeda dari sebelumnya. Meski begitu, akun tersebut telah mendapatkan status "God" di forum hacker, menunjukkan adanya pengakuan atas aksinya.

Ancaman Serius bagi Keamanan Data

Kasus kebocoran ini menjadi pengingat serius bagi pemerintah Indonesia, di mana perlindungan info adalah perihal krusial.

Selain itu, serangan seperti ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap keahlian pemerintah dalam menjaga privasi warganya.

Pratama juga menegaskan, dugaan kebocoran ini kudu ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, tidak hanya untuk melindungi info pejabat negara, tetapi juga untuk mencegah kebocoran info skala besar lainnya.

Alfons juga menyatakan perihal serupa. Ia pun menyorot soal pengamanan info di instansi pajak, mengingat info nan diduga bocor ini mencakup sejumlah figur publik. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami sejumlah kebocoran info besar-besaran melibatkan lembaga pemerintah dan perusahaan besar, menunjukkan tetap adanya kelemahan dalam sistem pertahanan siber.

Dengan adanya peristiwa ini, menurut Alfons, masyarakat Indonesia berfaedah kudu mengetahui jika datanya bocor, termasuk NPWP mereka. 

Untuk itu, mereka perlu berhati-hati terhadap kemungkinan pemanfaatan nan dilakukan pihak bertanggung jawab. Salah satu modus nan mungkin dilakukan adalah menyamar sebagai pegawai pajak. 

"Jadi Anda kudu ekstra hati-hati, dan dia kemungkinan besar bakal (berbohong) ada tunggakan pajak, dan Anda kudu bayar denda berapa. Kalau tidak mau, kudu negosiasi dengan kami, biasanya begitu," tutur Alfons. 

Apabila mengalami perihal ini, Alfons pun mengingatkan, masyarakat perlu memastikan lebih dulu info pihak nan menghubungi.

Hal itu bisa dilakukan dengan menanyakan asal instansi pajak alias mengecek nomor nan digunakan untuk menelpon.

Cara lain nan juga bisa dilakukan adalah langsung menghubungi instansi pajak nan disebut oleh pihak tersebut, untuk memastikan kebenerannya.

"Jadi, jangan langsung percaya. Walaupun dia (penipu) punya banyak data, jangan percaya. Kalau perlu, hampiri kantornya," ujar Alfons menutup pernyataannya.

Di samping itu, dengan petunjuk dari Presiden Jokowi, diharapkan pemerintah dapat segera melakukan tindakan sigap untuk menutup celah keamanan nan ada.

Tak hanya itu, pemerintah juga dapat memperketat pengawasan serta memperbaiki sistem enkripsi dan pengelolaan kata sandi.

Kolaborasi pihak pemerintah dengan para master keamanan siber di Indonesia juga perlu ditingkatkan, guna mencegah peristiwa semacam ini terjadi di masa depan.

Di era digital ini, keamanan siber menjadi salah satu pondasi krusial bagi keberlangsungan pemerintahan modern.

Kasus peretasan oleh akun mengaku Bjorka ini menunjukkan, ancaman siber tidak bisa diabaikan.

Kasus ini juga menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman siber di masa depan.

Apakah langkah-langkah nan diambil pemerintah sudah cukup untuk melindungi info kita? Yuk, bagikan pendapatmu!