Gelombang Protes Dugaan Politik Uang di Bandung Barat Paslon Jeje-Asep Jadi Sorotan

SekitarKita.id– Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipadati massa pekerja nan menggelar tindakan unjuk rasa mengenai dugaan politik duit dalam Pilkada KBB.

Dugaan tersebut diarahkan kepada Pasangan Calon (Paslon) nomor 2, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail, nan dinilai mencederai integritas demokrasi.

Selain massa buruh, gelombang protes juga datang dari empat Paslon lain nan turut berkontestasi dalam Pilkada KBB juga melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Bawaslu KBB, pada Selasa (26/11).

Yakni paslon nomor 1, Didik Agus Triwiyono – Gilang Dirga, diwakili kuasa hukumnya, Iin Titin Rohani, Paslon nomor 3, Hengki Kurniawan – Ade Sudrajat (HADE), diwakili Parlindungan Sihombing, Paslon nomor 4, Edi Rusyandi – Unjang Ashari (Edun), diwakili Eber Simbolon, serta Paslon nomor 5, Sundaya – Asep Ilyas, nan diwakili Wildan Muslikhin.

Ketua Koordinator Koalisi Lima Serikat Pekerja KBB, Dede Rahmat (foto: Abdul Kholilulloh)

Ketua Koordinator Koalisi Lima Serikat Pekerja KBB, Dede Rahmat, mendesak agar Bawaslu segera mengambil langkah tegas.

“Isu-isu nan beredar di media sosial dengan bukti video belum ditindaklanjuti. Kami menuntut Bawaslu melakukan tindakan sesuai kewenangannya,” tegas Dede.

Ia juga menilai Bawaslu bersikap tebang pilih dalam penegakan norma mengenai pelanggaran Pilkada.

Kuasa Hukum Paslon: Bukti Politik Uang Masif

Kuasa norma Paslon nomor 1, Iin Titin Rohani, menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan cukup bukti dan saksi untuk mendukung laporan tersebut.

“Kami membawa laporan hari ini dan bakal menyusulkan bukti-bukti tambahan dalam tujuh hari ke depan,” ujar Iin.

Wildan Muslikhin, kuasa norma Paslon nomor 5, menambahkan bahwa dugaan politik duit nan dilakukan Paslon nomor 2 mencederai demokrasi.

“Ini sangat masif dan melukai masyarakat KBB,” katanya.

Wildan juga mengkhawatirkan situasi Pilkada menjadi tidak kondusif dan menyarankan agar penyelenggaraan Pilkada ditunda.

Sementara itu, Parlindungan Sihombing, kuasa norma Paslon nomor 3, menyebut dugaan pelanggaran ini telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Hampir 100 persen kecamatan terindikasi pelanggaran politik duit oleh Paslon nomor 2. Ini semestinya menjadi argumen kuat untuk menunda Pilkada,” kata Parlindungan.

Respons Bawaslu: Komitmen Menindaklanjuti Laporan

Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasruloh Nurul Falah, menyampaikan terima kasih kepada para pelapor dan massa tindakan atas pengingat nan diberikan.

Ia memastikan pihaknya sedang melakukan penelusuran secara intensif terhadap laporan nan masuk, termasuk video-video nan viral di media sosial.

“Kami bakal melindungi saksi nan memberikan keterangan, termasuk bekerja sama dengan LPSK jika ada intimidasi,” jelas Riza.

Ia juga menegaskan bahwa pleno mengenai laporan ini bakal dilakukan pada hari nan sama, Selasa (26/11).

Saat ditanya mengenai langkah konkret, Riza menyatakan bahwa Bawaslu bekerja sesuai prosedur dan menjamin Pilkada tetap berjalan pada Rabu (27/11).

“Kami terus bekerja maraton untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti,” tutupnya.

Aksi ini mencerminkan keprihatinan masyarakat dan peserta Pilkada atas dugaan pelanggaran nan dapat mencoreng proses kerakyatan di Bandung Barat.

Semua pihak berambisi Bawaslu bisa menjalankan tugasnya dengan independen dan setara demi menjaga integritas Pilkada.

Source link

Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : Liputan