Alasan Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membeberkan argumen pemerintah mau segera memperpanjang perjanjian izin tambang PT Freeport Indonesia.

Rencananya, perjanjian tersebut bakal kembali diperpanjang selama 20 tahun, alias hingga 2061, selepas berakhirnya perjanjian saat ini nan bertindak sampai 2041.

Menurut Bahlil, perpanjangan perjanjian izin upaya pertambangan unik (IUPK) Freeport dilakukan pemerintah lantaran persediaan dan produksi mineral perusahaan tersebut diprediksi bakal mencapai puncaknya pada 2035.

"Sekarang puncak produksinya Freeport itu 2035, lantaran sekarang kan kita mengelolanya underground," jelas Bahlil usai konvensi pers di Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Pemerintah menilai jika setelah 2035 aktivitas eksplorasi tidak dilakukan, maka produksi bisa habis. Di sisi lain, eksplorasi di wilayah tambang bawah tanah memerlukan waktu 10-15 tahun.

"Jadi jika kita tidak melakukan perpanjangan sekarang untuk mereka melakukan eksplorasi, maka siap-siap saja 2040 itu Freeport tidak operasi," sambung Bahlil.

Saat ini, sambungnya, proses perpanjangan perjanjian ini nyaris final, hanya tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Sudah nyaris final, tinggal tunggu PP-nya (revisi PP 96/2021) saja," tuturnya.

Ia menambahkan perpanjangan perjanjian ini bukan sebuah masalah, mengingat kebanyakan saham Freeport milik Indonesia.

Ia pun mengungkap adanya opsi penambahan saham 10 persen. Dengan tambahan tersebut, maka saham pemerintah di PT Freeport Indonesia secara keseluruhan mencapai 61 persen.

"Dengan nilai nan sangat murah dan murah sekali. Jadi ke depan Freeport sudah punya 61 persen. Kalau sudah 61 persen mau apa lagi? Dan utang divestasi kemarin jika berasas pendapatan mereka mungkin 2024 sudah lunas," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr)