43 Negara Bertemu di Kalimantan Timur untuk Cegah Laju Perubahan Iklim Ekstrem

Liputan6.com, Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi tuan rumah Forum South-South Knowledge Exchange (SSKE) pada 23-29 Mei 2024. Forum nan dipusatkan di Kota Balikpapan ini diikuti 43 negara partisipan.

Dalam pertemuan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mempresentasikan strategi provinsi alias subnasional dalam Satuan Tugas Gubernur untuk Perubahan Iklim dan Hutan alias (Governor’s Climate Forests Task Force/GCF Task Force).

"Pemerintah Indonesia (pusat dan daerah/subnasional) mempunyai kepedulian tinggi dalam beragam izin dan program untuk menekan laju deforestasi dan mendorong konservasi," kata Akmal, dikutip Minggu (2/6/2024).

Komitmen ini diyakininya tidak bakal meraih hasil maksimal tanpa kemitraan nan kuat dan kolaboratif dari semua komponen pemerintah dan masyarakat. Implementasi upaya pencegahan degradasi rimba dan deforestasi itu juga memerlukan support serius dari sektor swasta.

Akmal pun menyatakan Kalimantan Timur sebagai provinsi nan mempunyai tingkat kepedulian dan kekompakan sangat luar biasa dalam upaya pengamanan rimba dan lingkungan. Kaltim pun sangat serius mencegah laju perubahan iklim ekstrem.

"Satu-satunya provinsi nan membikin peraturan gubernur tentang tata kelola nilai ekonomi karbon adalah Kalimantan Timur," dia menegaskan.

Komitmen dan kebijakan Kaltim ini diharapkan bisa menjadi pelopor bagi provinsi alias subnasional lain di dunia. Juga memastikan izin pemerintah bisa menggugah semua pihak bahwa menjaga rimba dan mengurangi emisi bukan semata tugas pemerintah.

"Tujuan positif itu juga tanggung jawab sektor swasta serta pemangku kepentingan mengenai dan masyarakat," tegas Akmal.

Akmal pun berambisi World Bank memandang kebijakan Kalimantan Timur sebagai langkah positif menyelamatkan Bumi dari negara pemilik rimba tropis dunia.

"Jika selama ini banyak negara hanya menghasilkan emisi, maka mereka kudu bayar kepada negara nan menghasilkan karbon, lantaran mau menjaga hutannya," ucap Akmal menambahkan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri ini pun menyinggung peran besar Indonesia (Kaltim) dalam beragam upaya menahan laju perubahan iklim, nan kemudian berbuah kompensasi dari negara-negara donor melalui Bank Dunia/World Bank.

“Ini sudah dibuktikan dengan diperolehnya insentif dari negara donor untuk Indonesia senilai USD 110 juta alias sekitar Rp 300 miliar sudah dicairkan," sebut Akmal.

Menurut Akmal, setiap negara mempunyai kiat dan caranya masing-masing dalam upaya pengamanan hutan. Saat ini World Bank baru memfasilitasi tiga negara ialah Indonesia, Brasil dan Kongo. Dia berambisi ke depan bakal lebih banyak negara nan difasilitasi.

"Berbagi pengetahuan semestinya tidak hanya dengan tiga alias empat negara, lantaran tidak semua kondisi wilayah sama," imbuhnya.

Saat ini World Bank baru memfasilitasi tiga negara. Antara lain Indonesia diwakili Provinsi Kalimantan Timur dan Jambi. Sementara Brasil diwakili Negara Bagian Amazon, serta Negara Demokratik Kongo diwakili Provinsi Mato Grosso.

"Kami sangat berambisi World Bank bisa lebih membuka knowledge exchange dari negara-negara partisipan, selain tiga negara SSKE itu," ujar Akmal.

Lead Environmental Specialist The World Bank Franka Braun menjelaskan SSKE menggabungkan tiga negara rimba hujan tropis terbesar, sekaligus menjadi platform para kreator kebijakan, pakar, dan masyarakat.

"Bank Dunia juga membawa masyarakat global. Dalam platform ini kami berupaya mengatasi masalah nan dihadapi negara-negara rimba hujan tropis," jelasnya.

Franka menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Kaltim atas seluruh keahlian nan telah dikontribusikan untuk pengamanan bumi dan dunia.

"Banyak kemajuan nan diperoleh Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti pengelolaan rimba dari deforestasi dan pengurangan emisi karbon. Ini adalah kepentingan berbareng menjaga kemajuan dan langkah baik," katanya mewaliki World Bank.

Tidak kalah penting, Kaltim berbareng lima pemerintah wilayah lainnya menjadi garis terdepan menjaga rimba dan memastikan masyarakat nan hidupnya berjuntai pada rimba bisa sejahtera.

"Forum ini adalah forum kemitraan untuk mendapatkan perhatian dunia dan sektor swasta kudu terlibat menjaga ekosistem ini. Juga untuk mendongkrak gambaran mengatasi permasalahan, memobilisasi pembiayaan, teknologi, dan mencari solusi bersama" Franka menandaskan.