Wamen BUMN Tiko: Saya Dengar ke Depan Ada Kementerian Perumahan

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mendengar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal membentuk Kementerian Perumahan.

Artinya, bagian perumahan nan saat ini tetap tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah. Hal ini seperti nan terjadi pada era orde baru.

Bocoran itu diungkap Kartika dalam pidatonya pada pembukaan aktivitas Launching The New Face of Apartment Samesta Sentraland Cengkareng, Senin (13/5).

Pria nan berkawan disapa Tiko itu menjelaskan saat ini dibutuhkan kementerian nan betul-betul konsentrasi pada sektor perumahan. Hal ini mengingat sektor ini melibatkan banyak sub sektor turunan nan memerlukan perhatian khusus.

Ia menilai kehadiran Kementerian Perumahan dimaksudkan untuk lebih konsentrasi pada sektor perumahan bagi masyarakat.

"Pak Budi (Direktur Utama Perumnas), ini saya dengar mungkin ke depan bakal ada pemisahan, ada Kementerian Perumahan. Fokusnya berubah jika ini ke perumahan lagi, jadi kita bisa berupaya lebih keras dengan pemerintah untuk membantu konsep development nan lebih teregulasi," ucap Tiko seperti dikutip dari Detik Properti.

Tiko lantas menyoroti adanya nomor backlog nan meningkat dari 10 juta pada 2015 menjadi 12 juta pada saat ini. menurutnya, kenaikan nomor backlog ini dikaitkan dengan pandemi covid-19 nan membikin sektor perumahan sempat lesu.

Oleh lantaran itu, dia mengatakan pemerintah kudu memberikan support nan kuat bagi Perumnas untuk mengatasi perihal ini. Contohnya bisa diberikan dalam corak beragam macam pembiayaan, subsidi bunga, dan dan penyerahan tanah tidak terpakai.

"Perumnas kan memang tiga tahun ini transformasi lantaran sempat tidak sehat, termasuk ada covid. Kita sedang perbaiki sekarang," kata Tiko.

"Inginnya kita kan jika bisa support pemerintah ini kuat untuk perumahan rakyat dalam corak beragam macam pembiayaan, penyerahan lahan-lahan nan tidak termanfaatkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Tiko menyebut pihaknya mau memperluas konsep Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Perluasan itu dengan memberikan subsidi kembang dan juga penguatan dari sisi developernya.

Ia menjelaskan developer memerlukan working capital nan besar untuk bisa menghasilkan unit secara konsisten, dengan skala besar, dan dengan efisiensi. Dengan begitu, nomor backlog bisa perlahan ditutup.

"Ini (pembiayaan) kan dari dua sisi, dari sisi masyarakatnya nan menerima, FLPP diperluas dengan subsidi kembang dan sebagainya, tapi juga penguatan di sisi developernya," ujar Tiko.

"Terutama perumnas nan merupakan Perum, agar mereka punya keahlian untuk membangun dengan kecepatan tinggi dan skala besar. Sehingga backlog 12 juta ini pelan-pelan bisa kita tutup bertahap," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)