Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Vietnam menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen hingga Juni 2025.
Ini terjadi usai Majelis Nasional menyetujui perpanjangan penurunan PPN sebesar 2 persen hingga akhir Juni 2025 pada Sabtu lampau (7/12). Kebijakan potongan nilai PPN ini bertindak sejak 2022.
Perpanjangan kebijakan penurunan PPN ini diharapkan dapat membantu merangsang daya beli dan mendorong geliat bisnis. Pemerintah Vietnam mau nilai peralatan dan jasa turun agar ekonomi tumbuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan laporan Vietnam News, beberapa peralatan dan jasa nan dikenakan tarif pajak 10 persen bakal terus menikmati tarif 8 persen selama enam bulan ke depan.
Namun, penurunan PPN ini tidak bertindak untuk sektor real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, info dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa nan dikenakan pajak konsumsi khusus.
Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan turunnya PPN sebesar 2 persen bakal membikin penerimaan negara berkurang sekitar US$1,02 miliar alias sekitar Rp16,29 triliun (asumsi kurs Rp15.970) pada paruh pertama 2025.
Namun, pemerintah Vietnam optimis penurunan PPN ini bakal membantu mendorong produksi dan bisnis, nan juga bakal menciptakan pendapatan bagi anggaran negara.
Kebijakan penurunan PPN di Vietnam telah diterapkan sejak 2022 untuk mendukung industri, serta mendorong konsumsi setelah pandemi Covid-19.
Hasilnya, pada tahun tersebut daya beli masyarakat lebih sigap pulih. Total penjualan satuan peralatan dan jasa melonjak hingga 19,8 persen dibandingkan 2021.
Lalu pada 2023, penurunan PPN menjadi 8 persen ini juga berkontribusi pada peningkatan penjualan satuan peralatan dan jasa sebesar 9,6 persen.
Kebijakan penurunan PPN rupanya sukses mengerek pertumbuhan ekonomi Vietnam. Ekonomi Vietnam tumbuh 8,02 persen pada 2022. Pendorong utamanya adalah ekspor dan penjualan satuan nan kuat.
Ini merupakan kenaikan tercepat sejak 1997. Angka pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tersebut lebih tinggi dari sasaran resmi pemerintah, ialah sebesar 6,0 persen hingga 6,5 persen.
Lajunya juga lebih kencang dari 2021, nan hanya tumbuh 2,58 persen akibat penerapan lockdown nan turut menekan perekonomian mereka, serta berakibat pada aktivitas pabrik-pabrik di sana.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)