TKN Bersuara soal Rencana Pembentukan Kementerian Perumahan

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajad Wibowo buka bunyi soal rencana pembentukan Kementerian Perumahan.

Drajad tidak membantah ataupun mengiyakan rencana pembentukan itu.

"Dipecah alias tidak, itu keputusan Pak Prabowo nanti," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/5).

Ia hanya menekankan pentingnya sektor perumahan untuk dijalankan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

"Sangat krusial lantaran di Asta Cita ke-7, Prabowo-Gibran secara definitif menyebut 'menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk nan membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)'," ucap.

Selain itu, dia mengatakan Asta Cita ke-7 Prabowo-Gibran juga menjamin pembangunan alias pembaharuan 3 juta unit kediaman secara nasional. Di pedesaan targetnya 2 juta rumah per tahun, perkotaan 1 juta unit, nan terdiri dari 500 ribu rumah tapak dan 500 ribu rumah vertikal alias rusunami dan rusunawa.

Drajad juga menjelaskan pemerintahan Prabowo berambisi masalah backlog kepemilikan rumah dan kepantasan kediaman bisa segera diatasi.

Ia merujuk pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, kepemilikan rumah mencapai 9,9 juta unit, turun dari 10,5 juta unit pada 2022.

"Sementara itu backlog kepantasan kediaman tetap 14,84 juta pada tahun 2023, turun dari 16,14 juta unit pada tahun sebelumnya," tutur Drajad.

Wacana pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo-Gibran mulanya dibocorkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Artinya, bagian perumahan nan saat ini tetap tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah. Hal ini seperti nan terjadi pada era orde baru.

Pria nan berkawan disapa Tiko itu menjelaskan saat ini dibutuhkan kementerian nan betul-betul konsentrasi pada sektor perumahan. Hal ini mengingat sektor ini melibatkan banyak sub sektor turunan nan memerlukan perhatian khusus.

Ia menilai kehadiran Kementerian Perumahan dimaksudkan untuk lebih konsentrasi pada sektor perumahan bagi masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

"Pak Budi (Direktur Utama Perumnas), ini saya dengar mungkin ke depan bakal ada pemisahan, ada Kementerian Perumahan. Fokusnya berubah jika ini ke perumahan lagi, jadi kita bisa berupaya lebih keras dengan pemerintah untuk membantu konsep development nan lebih teregulasi," ucap Tiko dalam pidatonya pada pembukaan aktivitas Launching The New Face of Apartment Samesta Sentraland Cengkareng, Senin (13/5), mengutip detikproperti.

Tiko lantas menyoroti adanya nomor backlog nan meningkat dari 10 juta pada 2015 menjadi 12 juta pada saat ini. menurutnya, kenaikan nomor backlog ini dikaitkan dengan pandemi covid-19 nan membikin sektor perumahan sempat lesu.

Oleh lantaran itu, dia mengatakan pemerintah kudu memberikan support nan kuat bagi Perumnas untuk mengatasi perihal ini. Contohnya bisa diberikan dalam corak beragam macam pembiayaan, subsidi bunga, dan dan penyerahan tanah tidak terpakai.

(del/agt)