Sri Mulyani Mulai Siapkan APBN Pertama Prabowo-Gibran

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menyiapkan anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN) 2025 alias anggaran tahun pertama pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bendahara Negara itu mengatakan arah kebijakan ekonomi Indonesia di masa transisi pemerintahan bakal konsentrasi secara fundamental, terutama pada bagian investasi hingga pembangunan infrastruktur.

"Kita bakal terus memastikan bahwa arah kebijakan nan secara esensial krusial bagi Indonesia, ialah investasi di bagian sumber daya manusia, hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah, berinvestasi lebih banyak untuk infrastruktur," ujar wanita nan berkawan disapa Ani itu dalam obrolan 2024 Fitch on Indonesia, Rabu (15/5), melansir detikfinance.

Ani menekankan masa transisi pemerintahan Indonesia sudah teruji dengan baik. Hal ini terbukti pada pemerintahan sebelumnya, mulai dari pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Sukarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nan tetap berjalan hingga sekarang.

"Kita telah mempunyai tradisi transisi, nan mana relatif bisa ditangani dan civilized. Civilized menjadi sangat krusial lantaran apalagi suatu negara kerakyatan nan sangat tua, mereka bisa menjadi tidak civilized pada masa transisi," jelas dia.

Ia memastikan di masa transisi ini komunikasi dan kerja sama nan terjadi melangkah baik dengan Prabowo hingga pemerintahan Jokowi berhujung pada 20 Oktober mendatang.

"Kita bakal terus berkonsultasi (dengan presiden terpilih) dan tentu saja dari sisi politik bakal terus berproses, sedangkan dari sisi ekonomi dan terutama dari sisi penyusunan anggaran kita kudu menyiapkan sesuai dengan siklus anggaran nan diatur oleh Undang-undang," ungkap Ani lebih lanjut.

Dalam perancangan APBN, pemerintah tengah menyiapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) nan bakal menjadi dasarnya. Dokumen tersebut rencananya bakal mulai dibahas di DPR RI pada Mei 2024 ini.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)