Sri Mulyani: 16.451 Kontainer Tertahan di Pelabuhan Telah Dibebaskan

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan sebanyak 16.451 kontainer nan tertahan di pelabuhan telah dibebaskan. Jumlah itu setara dengan 62,3 persen dari total 26.415 kontainer nan sebelumnya tertahan.

"Sejak publikasi Permendag 8/2024 dan kunjungan kami berbareng Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat ini sudah diselesaikan sebanyak 16.451 alias 62,3 persen total kontainer nan tertahan," ujar wanita nan berkawan disapa Ani itu dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Senin (27/5).

Secara rinci, kontainer nan tertahan di Tanjung Priok telah dibebaskan sebanyak 9.444 kontainer dari 17.304 kontainer alias 54,6 persen. Sementara di Tanjung Perak telah diselesaikan sebanyak 7.007 kontainer dari 9.111 kontainer alias 76,9 persen.

Secara keseluruhan, sebanyak 15.662 kontainer telah selesai urusan kepabeanan, 73 kontainer direekspor, dan 716 kontainer dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Meski kami melakukan penyelesaian ini, tapi Anda tetap mengawasi. Dalam arti, nan mau kami selesaikan adalah supply chain nan tertahan lantaran kontainer tidak bisa keluar, ini mempengaruhi produksi," ujar Ani.

"Tapi untuk kontainer nan isinya berisiko, termasuk terhadap industri dalam negeri, kami tetap melakukan pengawasan melalui Permendag," sambungnya.

Sementara sebanyak 9.805 kontainer alias 37,1 persen nan tertahan belum bisa dilepas dikarenakan badan upaya belum menyerahkan pemberitahuan impor peralatan (PIB), dan 159 kontainer alias 0,6 persen tetap dalam proses penyelesaian.

Bendahara Negara itu menjelaskan Bea Cukai terus bekerja selama 24 jam dalam seminggu untuk menyelesaikan persoalan kontainer tertahan, termasuk tetap bekerja pada hari libur.

Bea Cukai meminta para importir untuk menyerahkan arsip kepabeanan serta berkomunikasi dengan pemilik barang, juga memfasilitasi komunikasi dengan tempat penimbunan sementara (TPS) dan shipping agent.

Bea Cukai juga mendorong surveyor untuk mempercepat publikasi Laporan Surveyor (LS), berkoordinasi dengan lembaga mengenai di pelabuhan, menyediakan posko alias help desk di lini 1 dan 2, menyediakan info perkembangan proses verification order oleh surveyor, serta membikin dashboard monitoring penyelesaian kontainer.

Pemerintah sebelumnya telah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 nan merevisi Permendag 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Penerbitan Permendag 8/2024 bermaksud untuk mengatasi persoalan nan muncul akibat pemberlakuan Permendag 36/2023 jo 3/2024 jo 7/2024 nan melakukan pengetatan impor dan penambahan persyaratan perizinan impor berupa peraturan teknis (pertek).

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)