Siap-siap, Tarif Listrik Orang Kaya Bakal Naik Lagi?

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan tarif listrik (TDL) untuk pengguna 3.500 VA ke atas dan golongan pemerintah perlu dinaikkan. Hal ini sebagai upaya transformasi subsidi dan kompensasi daya untuk APBN nan lebih baik.

Rencana itu diketahui dari arsip Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025. Dalam arsip tersebut menyatakan pengguna listrik dengan daya 3500 VA ke atas merupakan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

"Memberikan kompensasi kepada golongan tarif ini sangat bertentangan dalam dengan prinsip pengedaran APBN, sehingga sudah sewajarnya tarif untuk golongan pengguna ini dapat disesuaikan," kata Kemenkeu seperti dikutip pada Sabtu (23/5).

Menurut Kemenkeu, kebijakan penyesuaian tarif untuk pengguna rumah tangga 3.500 VA ke atas dan golongan pemerintah ini relatif mudah diimplementasikan. Hal ini sebagaimana telah dilakukan di 2022 dengan akibat sosial dan ekonomi nan mini dan terkendali.

Kemenkeu mencatat, realisasi subsidi listrik selama periode 2019-2023 condong naik turun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,7 persen per tahun, dari Rp52,7 triliun pada 2019 menjadi Rp68,7 triliun pada 2023.

Jika dilihat pada 2023, realisasi subsidi listrik cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dikarenakan fungsinya sebagai shock absorber untuk menyerap akibat dari inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah.

"Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung aktivitas upaya terutama untuk upaya mini dan menengah serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintah," imbuh Kemenkeu.

Selain itu cukup tingginya nomor subsidi pada 2023 juga disebabkan komitmen pemerintah untuk mencapai sasaran pengurangan emisi dengan mengembangkan pembangkit berbasis EBT serta mencapai sasaran rasio elektrifikasi nasional.

Adapun realisasi subsidi daya sampai dengan kuartal I 2024 sejumlah Rp27,9 triliun. Ini mencapai 14,7 persen terhadap APBN 2024.

Realisasi tersebut meliputi subsidi BBM sebesar Rp3,3 triliun (12,8 persen terhadap APBN 2024), subsidi LPG Tabung 3 kg sebesar Rp13,2 triliun (15,1 persen terhadap APBN 2024), dan subsidi listrik mencapai Rp11,4 triliun (15,0 persen terhadap APBN 2024).

"Volatilitas nilai komoditas nan saat ini terjadi berpotensi membebani APBN," kata Kemenkeu.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)