Setumpuk PR Pemerintah Jika Ingin Gen Z di RI Bebas Pengangguran

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nyaris 10 juta penduduk usia 15-24 tahun (Generation Z/ Gen Z) tidak sekolah, tidak bekerja alias tidak mengikuti training (NEET) alias pengangguran.

Secara rinci, dari 44,4 juta masyarakat berumur 15-24 tahun pada Agustus 2023, sekitar 22,5 persen alias 9,98 juta masuk dalam kategori NEET. Meski terhitung tetap tinggi, namun nomor ini turun sebesar 0,97 persen dari periode nan sama tahun sebelumnya.

Bila dilihat berasas tempat tinggalnya, jumlat NEET di perkotaan lebih tinggi ialah 5,23 juta orang dibandingkan di pedesaan sebanyak 4,65 juta orang.

Sementara berasas jenis kelamin paling banyak wanita sebanyak 5,72 juta orang dan laki-laki sebanyak 4,16 juta orang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun buka bunyi mengenai persoalan ini. Menurutnya, penyebab utama tingginya nomor pengangguran pada golongan tersebut adalah mereka nan tetap mencari dan belum kunjung mendapat pekerjaan.

Secara rinci, dia menyebut pengangguran berumur 18 tahun adalah lulusan SMA/SMK, sementara nan berumur 24 tahun adalah lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi.

"Dilihat dari data, memang pengangguran kita ini terbanyak adalah mereka nan statusnya mencari pekerjaan, mereka nan sudah lepas dari pendidikannya," jelas dia saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, melansir CNBC Indonesia.

Alasan lain, katanya, adalah tidak adanya kecocokan antara pendidikan serta training dan kebutuhan pasar kerja. Hal ini pun terjadi kepada para lulusan SMA/SMK nan menyumbang jumlah tertinggi dalam nomor pengangguran muda di Tanah Air.

Melihat kejadian ini, Ida menyebut pemerintah bakal mendorong pendidikan dan training kerja untuk terus berorientasi dan melakukan penyesuaian dengan pasar kerja.

Lantas apa saja nan perlu dilakukan pemerintah demi mengatasi persoalan pengangguran di kalangan Gen Z?

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet beranggapan pemerintah perlu mencarikan solusi untuk mengurangi pengangguran, terutama pengangguran muda nan saat ini porsinya dinilai relatif besar.

Untuk mencari solusi, kata dia, pemerintah perlu mengidentifikasi terlebih dulu golongan dengan tingkat pendidikan mana nan mendominasi karakter pengangguran di Indonesia. Menurutnya, proses identifikasi ini menjadi krusial lantaran bakal berasosiasi dengan upaya pemerintah dalam pembuatan lapangan kerja.

"Artinya jika saat ini karakter angkatan kerja kita dan pengangguran didominasi oleh tingkat pendidikan SMP ke bawah, maka pemerintah perlu konsentrasi dalam mencari lapangan upaya nan sesuai dengan karakter angkatan kerja kita tersebut," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/5).

"Misalnya salah satu sektor nan berpotensi untuk menjadi solusi adalah industri manufaktur, lantaran umumnya industri manufaktur barrier to entry-nya relatif tidak sebesar dibandingkan dengan katakan lah sektor di jasa," sambungnya.

Sehingga, menurutnya, perihal ini cocok dengan angkatan kerja nan saat ini didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah.

Oleh karenanya, kerjasama kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur menjadi perihal nan perlu dilakukan pemerintah, terutama di periode-periode ketika Indonesia tetap berada dalam bingkisan demografi.

Sebenarnya, pemerintah sudah mempunyai program Kartu Prakerja nan salah satu tujuannya untuk meningkatkan skill dari angkatan kerja di Indonesia.

Kendati, program tersebut perlu diimbangi dengan upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

"Artinya, ketika mereka sudah diberikan training nan dibutuhkan untuk masuk ke bumi kerja, maka pekerjaan itu sendiri sudah kudu tersedia dan kebijakan pembuatan lapangan kerja ini umumnya dapat dilakukan dengan mendorong realisasi investasi nan lebih besar," jelas dia.

Ia berambisi realisasi investasi ini berangkaian dengan realisasi investasi di sektor industri manufaktur, terutama nan sifatnya padat karya.

Yusuf mencatat PR pemerintah termasuk mendorong pembuat lapangan kerja dan berupaya untuk meningkatkan skill dari angkatan kerja Indonesia saat ini.

Ia merasa program Kartu Prakerja dapat menjadi salah satu modal, terutama dalam memberikan training nan dibutuhkan bagi mereka nan mau masuk ke bumi kerja.

Namun, dia menilai program itu tidak bisa berdiri sendiri sehingga perlu diimbangi dengan upaya realisasi investasi Untuk mendorong pembuatan lapangan kerja nan lebih besar.

Jika PR ini kandas dilakukan, menurut dia, maka Indonesia kehilangan momentum, terutama dalam memanfaatkan periode bingkisan demografi saat ini.

"Ketika kita sudah berada alias melewati periode bingkisan demografi, maka struktur piramida masyarakat usia tua bakal relatif lebih besar dan tentu ini bakal menjadi beban tersendiri bagi upaya pemerintah dalam pembuatan alias peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Yusuf.

Bersambung ke laman berikutnya...

---