Semua Fraksi DPR Setujui RAPBN 2025 untuk Prabowo Dibahas Lebih Lanjut

Sedang Trending 5 bulan yang lalu

CNN Indonesia

Selasa, 28 Mei 2024 13:36 WIB

Seluruh fraksi DPR RI menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025 nan disampaikan pemerintah untuk dibahas lebih lanjut. Seluruh fraksi DPR RI menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025 nan disampaikan pemerintah untuk dibahas lebih lanjut. (CNN Indonesia/Poppy Fadhilah).

Jakarta, CNN Indonesia --

Seluruh fraksi DPR RI menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 nan disampaikan pemerintah untuk dibahas lebih lanjut.

APBN 2025 bakal menjadi anggaran pertama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ini ada sembilan fraksi nan berada di DPR RI ialah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

"Dengan demikian ke-9 fraksi telah menyampaikan pandangan fraksinya masing-masing. Tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi telah dijadwalkan pada Selasa, 4 Juni 2024," ujar Pimpinan Rapat Paripurna, Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (12/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, ada beberapa catatan nan disampaikan. Misalnya dari PDI-P nan meminta pemerintah bisa menurunkan defisit anggaran tahun depan menjadi 0 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kebijakan defisit di APBN 2025 diarahkan pada surplus anggaran alias defisit 0 persen," ujar Edy Wuryanto nan bekerja membacakan pandangan Fraksi dari PDI-P.

Selain itu, PDI-P beranggapan tidak semestinya beban pemerintah lama diteruskan ke kepemimpinan nan baru.

"Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintah lama memberikan beban defisit atas program-program nan merupakan RKP dan RPJMN alias program baru," jelasnya.

Selanjutnya, dari fraksi PPP juga meminta kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nan rencananya naik mulai 1 Januari 2025 menjadi 12 persen dibatalkan. Sebab, dinilai bakal menurunkan daya beli masyarakat nan berujung pada tidak tercapainya sasaran perekonomian.

"Fraksi PPP meminta pemerintah agar menunda kenaikan PPN 12 persen. Memang betul bahwa tarif PPN di Indonesia tetap di bawah rata-rata PPN bumi termasuk OECD nan sebesar 15 persen, namun perlu diingat bahwa penerapan tarif PPN di Indonesia saat ini menggunakan skema single tarif," terang Muhammad Aras nan bekerja membacakan pandangan Fraksi PPP.

Sementara, fraksi Gerindra dan Golkar mendukung program makan siang cuma-cuma Prabowo-Gibran nan dimasukkan dalam APBN 2025.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Sumber cnnindonesia.com
cnnindonesia.com