Prabowo Didesak Hentikan Proyek Strategis Nasional, Kenapa?

JAKARTA – Front Rakyat Tolak PSN nan terdiri dari 18 komponen masyarakat mendesak Presiden RI Prabowo Subianto menghentikan Proyek Strategis Nasional lantaran menjadi perangkat baru perampasan tanah, wilayah adat, dan wilayah tangkap nelayan di beragam daerah.

“Presiden dan DPR RI kudu mendorong model-model pembangunan nan berpusat pada kepentingan rakyat,” demikian isi siaran pers nan diterima Kabarjatim.com dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Selain KPA, Front Rakyat Tolak PSN juga diinisisi oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI Pembaruan), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), FIAN Indonesia, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Kemudian Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), LBH Jakarta, Greenpeace Indonesia, Indonesia Memanggil 57+ Institute (IM 57+), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan, serta Pergerakan Petani Banten (P2B)

Penolakan beragam komponen masyarakat di atas terhadap Proyek Strategis Nasional lantaran dianggap mempunyai banyak masalah fundamental. Di antaranya, PSN di beragam wilayah telah menyebabkan krisis agraria, sosial, ekonomi, lingkungan nan berakibat luas dan genting; PSN telah menghilangkan sumber pencaharian, pangan dan penghidupan rakyat nan memperparah kemiskinan nasional secara terstruktur, sistematis, dan massif,

Selanjutnya, PSN di beragam wilayah juga dilaksanakan dengan cara-cara represif, intimidatif, manipulatif, dan koruptif dengan menghilangkan partisipasi rakyat secara berarti dan transparan, serta PSN di sebagian wilayah memobilisasi finansial negara untuk kepentingan golongan bisnis.

Dengan beragam dasar di atas, Front Rakyat Tolak PSN juga mendesak DPR RI agar melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan nan melegitimasi penyelenggaraan PSN di beragam daerah.

Kemudian juga meminta BPK RI melakukan audit investigatif terhadap seluruh penyelenggaraan PSN nan memobilisasi finansial negara dan TNI-Polri menghentikan cara-cara represif dan intimidatif dalam menangani bentrok agraria akibat PSN.

“Kami menyerukan kepada seluruh organisasi aktivitas rakyat untuk berasosiasi dalam FRONT RAKYAT TOLAK PSN, dan seluruh rakyat untuk bangkit berasosiasi melawan PSN.”

Navigasi pos