PLN Butuh Suntikan Negara Rp23,95 T Agar Bisa 100 Persen Listriki Desa

Jakarta, CNN Indonesia --

PT PLN (Persero) mengaku butuh suntikan duit negara Rp23,95 triliun agar bisa 100 persen mengaliri listrik di desa Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut program listrik desa terbagi ke dalam 5 tahun, mulai dari 2023 hingga 2027 mendatang. Ia menegaskan sasaran tersebut terpengaruh dengan ada alias tidaknya penyertaan modal negara (PMN).

"Tentu saja dengan tidak adanya PMN untuk listrik desa di 2023, kami memerlukan penugasan dari pemerintah dan juga untuk 2024 (karena tidak ada PMN) memerlukan penugasan dari pemerintah," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (30/5).

"Meskipun tidak mendapatkan PMN, tentu saja PLN tetap melanjutkan program listrik desa sebanyak 2.146 desa di 2023 dan 2024 untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik," tambahnya.

Rincian kebutuhan anggaran program listrik desa di 2023 mencapai Rp4,75 triliun. Sedangkan di tahun ini PLN butuh Rp1,47 triliun untuk mengaliri listrik ke desa-desa di Indonesia.

Sementara itu, kebutuhan anggaran di 2025 adalah Rp3 triliun. Pria nan berkawan disapa Darmo itu berambisi mendapatkan support Komisi VII DPR RI agar PLN bisa mendapatkan suntikan duit negara.

"Kami mengucapkan terima kasih atas support dari Komisi VII untuk ke depannya agar PLN bisa mendapatkan PMN untuk mendukung program lisdes di 2025 nan sudah dianggarkan sebesar Rp3 triliun (untuk 1.092 desa)," minta Darmo.

Darmo juga merinci kebutuhan anggaran untuk melanjutkan program listrik desa di 2026 nan mencapai Rp7 triliun. PMN sebanyak itu dibutuhkan untuk mengaliri listrik di 1.379 desa.

Sedangkan di tahap akhir namalain 2027, PLN memerlukan anggaran Rp5,86 triliun. Ini untuk mengaliri listrik 1.963 desa di Indonesia.

Negara mulanya berencana menambah suntikan biaya Rp5 triliun untuk PLN pada 2023. Sehingga total PMN nan bakal diterima BUMN sektor kelistrikan itu semestinya mencapai Rp10 triliun.

Akan tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk tidak merestui suntikan duit negara tersebut. Pemerintah saat itu menyatakan tetap kudu menelaah, mengevaluasi, dan mengecek urgensi PMN tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)