Jakarta, CNN Indonesia --
Pertashop kini dibolehkan menjual pertalite alias jenis BBM unik penugasan (JBKP). Pemerintah mencadangkan kuota sebanyak 100 ribu kiloliter (KL) pertalite pada 2024 untuk disalurkan ke Pertashop.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebut langkah ini memangkas kuota yang sudah ditetapkan pemerintah. Padahal, kuota pertalite tahun ini lebih rendah dibandingkan 2023 lalu.
"Kuota JBKP di 2024 ditetapkan sebesar 31,70 juta KL, sedikit lebih rendah dari kuota 2023 sebesar 32,56 juta KL," ucap Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (27/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari 31,70 juta KL nan ditetapkan, dicadangkan 100 ribu KL untuk keperluan penyaluran pertalite di Pertashop. Sehingga kuota nan dialokasikan sebesar 31,60 juta KL," jelasnya.
Pertashop adalah lembaga penyalur PT Pertamina (Persero) berskala kecil. Selama ini, Pertashop hanya menjual BBM non-subsidi hingga LPG non-subsidi.
Sejumlah personil Komisi VII DPR RI mempertanyakan gimana nasib Pertashop nan mau menjual pertalite. Salah satunya, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Andi Yuliani Paris.
Andi mengaku mendapat banyak keluhan dari para pengusaha nan menjalankan upaya Pertashop. Ia menyatakan nasib pemilik upaya tersebut berada di ujung tanduk lantaran menanti izin menjual pertalite agar bisa cuan.
Kepala BPH Migas Erika mengaku sudah menerima perwakilan Asosiasi Pertashop mengenai keluhan tersebut. Ia menegaskan pihaknya juga telah membahas aspirasi tersebut dengan Pertamina.
"Kami mengadakan kajian dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), apakah memang tepat jika misalnya Pertashop itu kita berikan (izin) menjual pertalite. Karena memang Pertashop itu tidak dibangun untuk menjual BBM bersubsidi, itu untuk menjual jenis BBM umum (JBU), dan itu tertuang dalam patokan dari Kementerian Dalam Negeri," jelas Erika.
BPH Migas mencoba mencari jalan keluar dari sengkarut masalah tersebut. Erika mengatakan sudah ada formula baru, ialah mengubah Pertashop menjadi SPBU Kompak, di mana kudu memenuhi beragam persyaratan agar bisa menjual pertalite.
Erika menyatakan uji coba penjualan pertalite di Pertashop juga sudah dilakukan, ialah di 29 titik di Sulawesi. Namun, baru 10 Pertashop nan memenuhi syarat sarana dan prasarana, seperti digitalisasi hingga penggunaan CCTV.
"Tentu tidak semua Pertashop nan kita bisa lakukan uji coba, hanya beberapa nan betul-betul sudah memenuhi perizinan dan kita fokuskan pada wilayah nan di sana belum ada SPBU," tutur Erika.
"Ada 10 nan sudah memenuhi syarat dan ada 1 Pertashop nan sudah menyalurkan pertalite di akhir Mei (2024) ini, di Sulawesi," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)