Pertamina Terima Pembayaran Dana Kompensasi BBM 2023 Rp43,52 T

Jakarta, CNN Indonesia --

PT Pertamina (Persero) menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pembayaran kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) 2023.

Percepatan pembayaran biaya kompensasi BBM atas kekurangan penerimaan akibat penetapan nilai jual satuan Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 alias Pertalite periode tahun 2023 itu sebesar Rp43,52 triliun, termasuk pajak, alias Rp39,20 triliun tidak termasuk pajak.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas support terhadap Perseroan melalui percepatan pembayaran biaya kompensasi BBM nan disalurkan Pertamina pada triwulan IV/2023.

"Dana kompensasi sudah masuk kas perseroan dan ini merupakan bentuk support penuh pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan jasa operasional BBM bersubsidi serta mendukung working capital dan juga memperbaiki rasio-rasio finansial perusahaan." ujar Nicke.

Adapun besaran nilai kompensasi selisih nilai jual formula dan nilai jual satuan di SPBU atas aktivitas penyaluran JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite itu telah direviu oleh Inspektorat Kementerian Keuangan RI (Itjen Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Nicke juga menyampaikan apresiasi atas support terhadap upaya Pertamina menjaga keberlangsungan pendistribusian BBM, termasuk menjalankan program BBM Satu Harga, di mana pemerintah terus melindungi daya beli masyarakat dengan menyediakan BBM Bersubsidi, ialah JBT Solar dan JBKP Pertalite.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi BBM bersubsidi secara bijak dan mulai mengonsumsi BBM nan lebih ramah lingkungan sebagai salah satu corak support masyarakat kepada pemerintah," katanya.

Di antara kondisi geopolitik bumi saat ini, dengan tekanan terhadap mata duit rupiah, Nicke menilai bahwa diperlukan penggunaan BBM secara bijak, serta penyaluran BBM nan tepat sasaran untuk membantu pemerintah mengelola devisa dan anggaran negara.

Nicke menegaskan, Pertamina sendiri bakal terus berupaya optimal agar BBM bersubsidi dapat dikonsumsi oleh nan berhak. Beberapa upaya tersebut, mencakup penggunaan teknologi info nan bermaksud memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU secara real time.

Dalam upaya itu, Pertamina mengembangkan alert system nan mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina. Melalui sistem ini, info transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter solar untuk satu kendaraan bermotor alias pengisian BBM PSO kepada kendaraan nan tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya bakal termonitor langsung oleh Pertamina.

Nicke menyebut, sejak penerapan exception signal diterapkan pada 1 Agustus 2022 hingga triwulan I/2024, Pertamina sukses mengurangi akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 281 juta alias sekitar Rp 4,4 trilliun.

Upaya kedua, adalah pengadaan program penguatan sarana dan akomodasi digitalisasi di SPBU. Saat ini, Pertamina melakukan digitalisasi di lebih dari 8 ribu SPBU, termasuk nan berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Hasilnya, 82 persen SPBU telah terkoneksi secara nasional.

Semakin banyak SPBU nan terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina ke depannya, upaya monitoring dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bakal semakin mudah.

Upaya ketiga berupa peningkatan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) nan mengawasi dan siap melakukan penindakan aktivitas penyalahgunaan BBM Bersubsidi nan tak sesuai peruntukannya.

Upaya keempat, Pertamina mendorong masyarakat untuk serta dalam Program Subsidi Tepat secara daring. Tujuannya, mengidentifikasi konsumen nan berkuasa dan memonitor konsumsi atas JBT Solar dan JBKP Pertalite.

Selama tahun 2023, Pertamina sukses melakukan pengendalian penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite dengan hasil realisasi penyaluran berada di bawah kuota nan ditetapkan pemerintah. Realisasi penyaluran pada 2023 untuk JBT minyak solar adalah sebesar 17,4 Juta kiloliter (KL) dan JBKP Pertalite adalah 30,0 Juta KL.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]