Pemerintah Tarik Utang Rp119,1 T per 30 April

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembiayaan alias penarikan utang pemerintah mencapai Rp119,1 triliun per 30 April 2024.

Penarikan utang tersebut dilakukan melalui publikasi surat berbobot negara (SBN) Rp128,6 triliun alias turun 46,4 persen.

Bendahara negara mengatakan penarikan utang itu baru mencapai 13,6 persen terhadap APBN. Adapun dibandingkan periode nan sama tahun lalu, penarikan utang ini turun 68,3 persen.

"Pembiayaan utang mencapai Rp648,1 triliun dalam APBN, realisasinya sampai dengan 30 April untuk pembiayaan anggaran baru Rp71,1 triliun. Ini artinya baru 13,6 (persen), jauh lebih mini dibandingkan dengan sasaran di APBN," kata wanita nan berkawan disapa Ani itu dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Senin (27/4).

"Juga untuk publikasi utang. Bahkan untuk publikasi SBN, kita secara neto Rp128,6 triliun itu dibandingkan sasaran APBN nan Rp666,4 triliun itu berfaedah 19,3 persen, di bawah 20 persen," sambungnya.

Kemudian pembiayaan non utang sebesar Rp48 triliun, meliputi pendanaan investasi pemerintah berjalan. Ani menyebut kondisi investasi tetap dalam posisi kondusif dan diharapkan turut mendukung percepatan transformasi ekonomi nan inklusif dan berkesinambungan.

Lebih lanjut, Ani mencatat shopping pemerintah pusat (BPP) dalam APBN 2024 telah terealisasi sebesar Rp591,7 triliun per akhir April. Nilai itu setara dengan 24 persen dari pagu APBN dan tumbuh sebesar 13,2 persen (yoy).

"Belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 April mencapai Rp591,7 triliun," tutur dia.

Pertumbuhan realisasi shopping pemerintah utamanya dipengaruhi oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan bakal ternormalisasi pada kuartal II-2024.

Secara rinci, shopping kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp304,2 triliun alias 27,9 persen dari pagi.

Belanja pegawai tercatat sebesar Rp96,2 triliun, tumbuh sebesar 19,5 persen (yoy). Pertumbuhan itu dipengaruhi oleh pembayaran THR ASN/TNI/Polri sebesar Rp16,4 triliun dan kenaikan penghasilan ASN/TNI/Polri dengan total penyaluran Rp79,8 triliun.

Sementara shopping peralatan terealisasi Rp109,8 triliun alias tumbuh 30,3 persen (yoy). Nilai tersebut tersalurkan untuk KPU sebesar Rp19,8 triliun, Kementerian Pertahanan Rp11,3 triliun, Polri Rp9,5 triliun, Kementerian Agama Rp7,9 triliun, dan Kementerian PUPR Rp7,3 triliun.

Kemudian shopping modal tersalurkan Rp42,8 triliun alias tumbuh 19,2 persen (yoy) untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp13,9 triliun, peralatan dan mesin sebesar Rp21,8 triliun, dan gedung dan gedung sebesar Rp5,1 triliun.

Lalu shopping support sosial (bansos) tercatat sebesar Rp55,5 triliun, terkontraksi 2,9 persen. Penurunan itu disebabkan penyaluran program family angan (PKH) tahap II 2024 nan belum sepenuhnya tersalurkan.

Belanja bansos disalurkan melalui Kementerian Sosial sebesar Rp27,7 triliun, Kementerian Kesehatan Tp15,4 triliun, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Rp10,7 triliun, Kementerian Agama Rp1,6 triliun, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rp64,6 miliar.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)