Otak-atik Rencana Kerja Jokowi Demi Muat Makan Siang Gratis Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia --

Program makan siang cuma-cuma Prabowo dipastikan masuk rencana kerja pemerintah (RKP) 2025, nan rancangannya dibuat pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan program makan siang cuma-cuma masuk ke RKP 2025 dengan argumen Prabowo bakal melaksanakan pekerjaan alias tugas konstitusional untuk melakukan pembangunan pada tahun ke depan.

"Jadi tentu rencana kerja pemerintah tahun 2025 juga kudu bukan hanya mengakomodasi, juga di-streamline dari nan di-support dan juga program nan dikenalkan oleh presiden," kata dia usai aktivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Suharso menuturkan seluruh program nan diusung Prabowo nantinya dikaji menurut sistem RKP berasas undang-undang nan ada hari ini. Oleh lantaran itu, pemerintah hanya bakal melaksanakan program berasas keahlian anggaran negara.

"Karena kan kita tidak bisa hanya dengan satu program saja. Tapi kan ada program-program nan juga diprioritaskan oleh presiden terpilih," jelas dia.

Suharso pun merinci turunan dari program makan siang cuma-cuma nan sudah dikaji. Pertama, golongan masyarakat nan menjadi target. Ia mengatakan pihaknya bakal merasionalkan secara teknokratis siapa nan paling layak mendapatkan profit.

Kedua, frekuensinya. Ketiga, standar gizi termasuk kebutuhan kalori nan bakal diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

"Yang keempat, tentu jenis-jenis pangannya itu kudu jenis-jenis makanan nan locally ada, tersedia. Jangan sampai beli telur dari tempat lain, beli tempe dari tempat lain, beli ikan dari tempat lain. Tetapi adalah di tempat itu sendiri sehingga bisa menumbuhkembangkan ekonomi nan ada di sana," jelasnya.

Kelima, mengenai pengorganisasian penyelenggaraan program itu sendiri. Suharso mengatakan pihaknya juga tengah menimbang lembaga negara mana nan bakal melaksanakan program makan siang cuma-cuma itu.

Makan siang cuma-cuma merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran, nan menyasar 82,9 juta orang berasas tiga golongan penerima. Pertama, 74,2 juta anak sekolah namalain murid. Kedua, 4,3 juta santri. Ketiga, 4,4 juta ibu hamil.

Tim Kampanye Nasional (TKN) sendiri menyebut program makan siang dan susu cuma-cuma itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama. Pada periode ini, program bakal dibiayai APBN. Namun jika dilaksanakan penuh, 'ongkos' program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Lantas, gimana langkah makan siang cuma-cuma diakomodir di RKP 2025 dan berapa biaya nan bakal dialokasikan?

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai program makan siang cuma-cuma bakal dilakukan secara berjenjang dan pada tahapan pertama alias 2025.

Menurutnya, ada kesempatan cakupan nan bakal menerima support ini sekitar 20 persen hingga 30 persen dari total calon sasaran penerima.

"Dengan dugaan program tersebut hanya mengcover 30 persen dari sasaran penerima, maka kisaran biaya nan dibutuhkan itu menurut hitungan kami ada di nomor Rp100 triliun hingga Rp130 triliun," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Ia menebak sumber pendanaan program makan siang cuma-cuma tahap awal berasal dari sumber eksisting seperti pajak maupun penarikan utang baru. Selain itu, relokasi anggaran juga bakal menjadi pilihan.

Adapun untuk pos anggaran nan berpotensi direlokasi adalah pos subsidi BBM yang berpotensi bakal dikurangi. Selain itu pos dari biaya pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan calon pos lain nan kemungkinan kena pangkas.

"Ini hanya contoh. Bukan tidak mungkin biaya juga diambil dari beberapa pos lain termasuk transfer ke daerah. Untuk subsidi BBM, saya kira argumen nan bakal digunakan adalah tetap relatif tidak tepat sasaran subsidi tersebut," jelas Yusuf.

Karena relokasi ini bisa diambil dari pos mana saja, pemerintah baru perlu memastikan pengaruh jangka pendek nan muncul pada capaian output ataupun outcome dari program nan terdampak.

Karena itu, Yusuf juga menilai pemerintah baru perlu perlu melakukan kajian biaya faedah sebelum merelokasi anggaran, khususnya mengenai potensi loss nan bisa dikompensasi dengan 'hasil' program makan siang gratis.

Lanjut ke laman berikut...