Menpan RB Tegaskan Seleksi CPNS Tak akan Ditunda Meski Ada Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak bakal ditunda lantaran Pilkada 2024.

Anas mengakui memang ada keterlambatan dari sasaran awal pengumpulan susunan pada 5 April 2024, nan diperpanjang ke 30 April 2024. Menurutnya, penyelesaian susunan CPNS tahun ini terkendala di tingkat kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

"Kenapa tidak segera diumumkan? Karena tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelumnya, susunan perincian langsung dari Kemenpan RB, sekarang kami serahkan ke K/L masing-masing, termasuk pemda lantaran mereka nan tahu prioritas masing-masing," jelasnya dalam Konferensi Pers Progres Pengadaan ASN 2024 di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).

"Ternyata justru ketika kita berikan ini bukan mudah dan memerlukan koordinasi nan terus kita kerjakan. nan semula deadline terakhir 5 (April 2024), kami perpanjang ke 20, perpanjang lagi ke 30 (April 2024). Sebagian K/L sudah selesai, sebagian belum," sambung Anas.

Ia lantas merinci 3 argumen utama pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) molor.

Pertama, tetap ada lembaga nan belum selesai merinci usulan CPNS, khususnya mereka dengan alokasi susunan cukup besar. Anas mencontohkan salah satu kementerian dengan susunan 110 ribu calon abdi negara, di mana hingga saat ini tetap melakukan pemetaan jabatan.

Kedua, Anas mengatakan ada keterlambatan info terhadap info non-ASN, mulai dari jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, hingga kedudukan nan diusulkan. Ketiga, pemutakhiran info kedudukan nan belum diselesaikan lembaga pada pelayanan elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dari 602 lembaga pemerintah nan diminta mengusulkan susunan CPNS 2024, sudah ada 152 lembaga nan divalidasi BKN. Sisanya, 371 lembaga tengah dalam proses pengesahan dan 39 lembaga sudah mengirim rincian formasi.

Kemudian, 36 lembaga lainnya tetap dalam proses perincian susunan CASN. Anas menyebut tinggal 4 lembaga nan sejauh ini belum membikin rincian formasi.

"Terkait kemarin adanya angan dari Ombudsman agar seleksi CPNS ditunda setelah pilkada, kami mau sampaikan bahwa ini adalah keputusan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Telah diputuskan berbareng Komisi II (DPR RI) bahwa penyelesaian tenaga non-ASN selambat-lambatnya diselesaikan pada Desember 2024. Sehingga, pertama, dari sisi izin ini tidak mungkin ditunda," jelas Anas.

Ia meminta seluruh pihak tidak perlu cemas ada kecurangan. Apalagi, terhadap tindakan politikus nan menjual janji kepada pendukungnya bisa langsung diterima menjadi PNS jika memilih mereka.

Anas menegaskan upaya tersebut tak bakal bisa dilakukan. Ia menyebut tenaga non-ASN nan bakal diangkat menjadi ASN, terutama di daerah, sudah dikunci berasas database BKN.

"Sehingga kekhawatiran adanya info baru tumpang tindih dimasukkan lantaran proses politik di daerah, irit kami ini jadi catatan, tapi menurut kami tidak (akan terjadi) lantaran kudu tercantum di BKN," tegasnya.

Kedua, Menpan RB Anas berjanji menggelar seleksi CPNS dengan menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Ia mencontohkan adanya livescore saat para peserta tes mengikuti ujian.

Livescore tersebut bisa dilihat langsung oleh orang tua, keluarga, alias sanak kerabat peserta tes. Anas percaya teknologi ini bisa menjamin ketepatan, transparansi, dan mengusir joki.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih sebelumnya mengusulkan agar CPNS tahun ini ditunda. Ia berambisi pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan usulan tersebut mengingat bakal ada pilkada pada November 2024 mendatang.

Najih menilai penundaan CPNS 2024 agar seleksi terhindar dari janji-janji politik di pemilihan kepala daerah. Ia berpandangan politikus nan mentas di Pilkada 2024 rentan menjanjikan posisi ASN agar orang-orang memilihnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)