KRLMania Tolak Wancana Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK

Jakarta, CNN Indonesia --

Komunitas pengguna kereta rel listrik (KRL) nan tergabung dalam KRLMania menolak rencana pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan.

Adapun wacana subsidi berasas NIK itu tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 nan telah diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas bersama.

Pengurus KRLMania Nurcahyo menilai penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak bakal menghasilkan kebijakan nan setara dan tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai jasa transportasi publik semestinya tidak didasarkan pada keahlian ekonomi alias domisili penggunanya.

Pasalnya, konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep support sosial nan didasarkan pada keahlian ekonomi.

Menurutnya, kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik nan inklusif dan terbuka untuk semua kalangan.

"Oleh lantaran itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK lantaran bertentangan dengan prinsip dari jasa publik," ungkap Nurcahyo melalui keterangan resmi, Jumat (30/8).

Ia beranggapan kebijakan nan lebih baik adalah memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan jasa KRL untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Nurcahyo menuturkan jika pemerintah merasa perlu memberikan tarif unik untuk golongan tertentu, KRLMania merekomendasikan agar rujukan tarif unik tersebut didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Ia menilai UU tersebut telah memberikan pedoman nan jelas bahwa tarif unik dapat diberikan kepada golongan pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas.

"Ini adalah kebijakan nan lebih setara dan terukur lantaran langsung menyasar golongan nan rentan alias memerlukan support tarif tanpa mendiskriminasi pengguna lainnya," imbuh Nurcahyo.

Selain itu, KRLMania menekankan bahwa wacana penerapan subsidi berbasis NIK jangan sampai digunakan sebagai argumen untuk menutupi rencana kenaikan tarif KRL nan telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat.

Nurcahyo mengatakan pengguna KRL telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung keberlangsungan jasa ini selama bertahun-tahun.

"Kami menolak setiap upaya untuk meningkatkan tarif KRL sebelum ada perbaikan nan signifikan dalam perihal jasa operasional dan infrastruktur," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini tetap banyak persoalan nan kudu diatasi oleh pihak operator KRL. Ini termasuk keterlambatan, kepadatan penumpang, dan kurangnya perawatan akomodasi umum seperti eskalator, lift, serta tempat duduk di stasiun dan dalam kereta.

Nurcahyo juga beranggapan kenaikan tarif tanpa diiringi dengan perbaikan jasa nan nyata hanya bakal membebani masyarakat, terutama mereka nan setiap hari mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama.

"Oleh lantaran itu, KRLMania dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif KRL sampai ada perbaikan nan jelas dan dirasakan oleh seluruh pengguna," tegas Nurcahyo.

"Kami juga mengimbau pemerintah dan pihak mengenai untuk lebih transparan dalam menyusun kebijakan mengenai subsidi dan tarif KRL, dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)