Kemenhub Bongkar Rp63 T Melayang Akibat Macet Setiap Tahun

Jakarta, CNN Indonesia --

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan total kerugian ekonomi akibat kemacetan di Indonesia mencapai US$4 miliar alias senilai Rp63,4 triliun (asumsi kurs Rp15.870 per dolar AS) per tahun.

Angka itu setara 0,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kelompok Substansi Rekayasa Lalu Lintas Ditjen Perhubungan Darat Ahmad Ardiansyah dalam obrolan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (20/11).

"Total kerugian akibat kemacetan mencapai US$4 miliar per tahun, dengan Jakarta menyumbang US$2,6 miliar," ungkap Ahmad.

Ia menjelaskan urbanisasi nan pesat juga menjadi salah satu aspek utama kemacetan. Pada 2045, diproyeksikan 230 juta masyarakat Indonesia bakal tinggal di perkotaan, naik signifikan dibandingkan 135 juta pada 2015.

Ahmad menekankan perlunya strategi push and pull. Dalam perihal ini, strategi push mencakup kebijakan nan membatasi penggunaan kendaraan pribadi, seperti sistem ganjil-genap dan pengelolaan waktu akses.

Sementara itu, strategi pull merujuk pada peningkatan daya tarik transportasi publik melalui perbaikan akomodasi dan integrasi moda transportasi.

"Strategi seperti push and pull kudu diterapkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Forum Pemred SMSI Dar Edi Yoga menjelaskan produktivitas nan lenyap dan kerugian akibat waktu nan terbuang dalam kemacetan berkontribusi signifikan pada lambatnya pertumbuhan ekonomi.

"Kemacetan tidak hanya berakibat pada waktu dan kenyamanan, tetapi juga menjadi salah satu penghambat utama pertumbuhan ekonomi," ujar Dar Edi Yoga.

Seraya itu, Korlantas Polri Brigjen Pol Bakharuddin Muhammad Syah menjelaskan kemacetan disebabkan oleh kombinasi aspek manusia, prasarana jalan nan tidak memadai, dan kurangnya pengelolaan lampau lintas berbasis teknologi.

"Perlambatan nan berakibat dengan kemacetan pun antara lain disebabkan oleh aspek manusia, aspek jalan, aspek kendaraan, aspek alam alias lingkungan, kerusakan prasarana dan sistem-sistem nan tidak memadai, ketidakprofesionalan sistem tata kelola alias cara-cara mengatur sesuatu nan tetap manual parsial konvensional serta situasi emergensi dan kontijensi," jelas Bakharuddin.

Di sisi lain, Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Regional Widiyatmiko Nursejati menjelaskan kepadatan juga melanda ruas tol.

Ia menjelaskan Jasa Marga mempunyai 36 konsesi jalan tol nan mencakup 1.736 km dan mengoperasikan 1.264 km jalan tol.

Bisnis tol Jasa Marga ini pun tersebar di seluruh Indonesia, di mana sebagian besar jalan tol sudah terhubung, menciptakan akibat positif pada konektivitas. Sebagian besar jalan tol tersebut pun terletak di Pulau Jawa.

Hal ini sesuai dengan volume lampau lintas harian terbesar nan juga terletak di wilayah Jabotabek dengan nomor 2,50 juta kendaraan per hari alias 71 persen dari total lampau lintas harian di wilayah Jasa Marga Group. Tol nan paling padat pun terletak di Tol Dalam Kota dengan 543.535 kendaraan per hari.

"Ruas Dalam Kota mempunyai total LHR tertinggi dengan 543 ribu kendaraan/hari, ruas Japek 448 ribu kendaraan/hari, dan Jagorawi 420 ribu kendaraan/hari," jelas dia.

Menurutnya, upaya penanganan kepadatan ini bisa dilakukan dengan beragam cara, diantaranya peningkatan kapasitas, optimasi teknologi, integrasi jaringan jalan tol dan antar moda, serta koordinasi lintas sektoral.

Sementara itu, Ketua Presidium ITW Edison Siahaan menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap patokan lampau lintas dan kurangnya penegakan norma sebagai penyebab utama kesemrawutan.

Ia mengusulkan pertimbangan kebijakan seperti ganjil-genap, serta penguatan operasi lampau lintas seperti Operasi Zebra dan Operasi Simpatik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

"Ironisnya, ada rasa kebanggaan saat mengumumkan hasil operasi nan jumlah pelanggarnya terus meningkat. Padahal, semestinya ada evaluasi, kenapa aktivitas nan dilakukan secara rutin tetapi tidak alias kurang memberikan akibat nan signifikan untuk meningkatkan kesadaran tertib lampau lintas masyarakat," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(lau/sfr)