Jokowi Curhat PR yang Tak Akan Beres Meski 5 Kali Jadi Presiden

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) curhat mengenai pekerjaan rumah (PR) nan tak bakal bisa dibereskan, jikalau dia lima kali menjadi presiden.

Curhat ini diungkap oleh Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin. Ia mengatakan pembicaraan ini didapat saat OIKN dipanggil Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Terakhir-terakhir Pak Presiden (Jokowi) sampaikan ke kami (OIKN) pada saat dipanggil beliau, bahwa IKN itu adalah Indonesia X (kota eksperimen). 'Kalaulah saya (Jokowi) jadi presiden 5 kali, saya tidak bakal bisa mengubah tata kelola pemerintahan kita nan ada sudah berakar sampai ke desa-desa'," jelas Alimuddin menceritakan curhatan Jokowi, dalam seminar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (7/5).

Alimuddin lantas mengutip pernyataan lain Jokowi. Ia menyebut sang Kepala Negara sengaja menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai Indonesia X namalain kota eksperimen.

Oleh lantaran itu, penetapan IKN sebagai ibu kota baru di pemerintahan Jokowi disebut juga sebagai langkah awal menyelesaikan PR tersebut.

"Memang banyak sekali pekerjaan dan menjadikan biaya tata kelola pemerintahan kita menjadi mahal. Oleh lantaran itu, salah satu nan mengakibatkan (ibu kota) dipindah, di samping persoalan kesejahteraan dan pemerataan penduduk, juga mau mengubah tata kelola pemerintahan," tuturnya.

Ia kemudian bercerita tentang pengalamannya menghadapi birokrasi di negeri ini. Alimuddin mengaku kerap dibuat dongkol saat mau mengurus beberapa perihal dengan pejabat pemerintah pusat dulu.

Deputi OIKN itu menyebut biaya pejabat wilayah ke Jakarta sangat mahal. Akan tetapi, ketika sampai ke ibu kota malah belum tentu bisa berjumpa dengan pejabat pemerintah pusat terkait.

"Kita kudu ke Jakarta baru selesai urusan, itu pun jika ketemu pejabatnya. Dulu kita ke Jakarta mau ketemu eselon II susahnya minta ampun. Saya dulu kadang dongkol begitu susahnya, ketemu eselon IV nan tidak memberikan keputusan apa-apa," cerita Alimuddin.

Kini, kehadiran IKN diklaim sebagai corak upaya Jokowi bereksperimen menyederhanakan proses tata kelola pemerintahan. Alimuddin menegaskan Presiden Joko Widodo mau tata kelola pemerintah bisa lebih lincah di masa mendatang. Ini terutama mengenai gimana pemerintah melayani masyarakat.

"Sehingga kelak di IKN, tata kelola pemerintahan sangat berbeda dengan pemerintah wilayah nan lain," ucapnya.

"Karena memang IKN bukan wilayah otonom seperti provinsi segala macam. Makanya, diselevelkan seperti provinsi nan bakal melaksanakan kegunaan pemda. Services (pelayanan) dari orang lahir sampai meninggal sama, hanya saja tidak dikelola oleh pemda nan kita kenal otonom," tutup Alimuddin.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)