ESDM Bocorkan Progres Aturan Pembatasan Beli Pertalite

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kendaraan pribadi bakal dibatasi untuk membeli pertalite.

Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan kepastian kendaraan nan dibatasi tinggal menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 diketok. Ia menegaskan pembahasan revisi beleid tersebut terus dikebut.

"Revisi Perpres Nomor 191 (Tahun 2014) jika dalam pandangan kami sudah mendekati akhir dari sisi pembahasan. Dua hari lampau kami rapat di Kemenko Perekonomian, sudah terlihat matriks untuk siapa nan berkuasa menerima, termasuk sistem memastikan kuota itu bisa dijaga," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (29/5).

Meski begitu, ESDM tetap menerima masukan dari beragam pihak. Dadan menyebut pihaknya juga memikirkan mengenai gimana pengawasan agar pertalite tidak dijual oleh oknum tertentu di sejumlah kapal.

Dadan menegaskan tindakan tersebut tidak dibenarkan. Bahkan, menurutnya tindakan itu tergolong ke dalam pencurian BBM subsidi.

"Tapi itu (BBM dijual di kapal) jadi modus nan sering terjadi. Kami sekarang sedang memikirkan cara-caranya (mengantisipasi) seperti apa, mungkin teknologi bisa membantu, mungkin barcode," tuturnya.

"Dari segi pembahasan lantaran sudah acapkali kami lakukan koordinasi di Kemenko Perekonomian mudah-mudahan tidak lama lagi ini bisa selesai revisi Perpres 191," imbuh Dadan.

Dadan menolak merinci kategori kendaraan pribadi nan bakal dibatasi membeli pertalite. Padahal, dirinya menyatakan sudah ada kepastian matriks mengenai penerima nan berkuasa mendapatkan BBM subsidi tersebut.

Ia hanya menegaskan pembatasan pembelian pertalite bakal menyasar kendaraan pribadi.

"Nanti ya detail-detailnya, takut salah saya. Tapi sudah mulai kita pastikan nan ini, nan ini (kendaraan nan berhak). Sudah ada, kita tunggu saja," jawab Dadan usai RDP.

Terpisah, Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) mengungkapkan ada pengarahan unik dari Presiden Joko Widodo mengenai pembatasan pertalite. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan Presiden Jokowi meminta revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dipercepat.

Pembahasan mengenai revisi ini memang molor. Padahal, DPR RI sudah mendesak pemerintah segera merevisi perpres tersebut, setidaknya sejak April 2022 lalu.

Wakil rakyat itu mau negara segera mendetailkan syarat mengenai penduduk nan berkuasa membeli BBM bersubsidi.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)