Dipajaki Seperti Operator Lain, Starlink Tak Dapat Insentif Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Starlink tidak mendapatkan insentif pajak dari pemerintah, dan tetap wajib melakukan pembayaran seperti operator lainnya. Kewajibannya seperti bayar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh).

"Pokoknya, apa nan dibebankan kepada operator seluler alias operator telekomunikasi di Indonesia kudu juga sama dibebankan kepada Starlink, agar level of playing field-nya sama," kata Budi Arie ketika ditemui di Badung, Bali, Minggu (19/5), mengutip Antara.

Menurut Budi, pemerintah tidak tebang pilih untuk upaya operator selular di Indonesia.

"Tidak ada (insentif khusus). Cuma Starlink mau berupaya di Indonesia, (kami bilang) oke," ujar Budi.

Budi mengklaim, jasa Starlink dapat membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan internet nan dihadapi oleh daerah-daerah 3T alias tertinggal, terdepan, dan terluar.

Ia menjelaskan, Indonesia mempunyai tantangan geografis untuk memenuhi kebutuhan akses kepada internet bagi masyarakatnya.

Sebagai negara kepulauan, kata dia, dibutuhkan pengganti teknologi untuk menjawab persoalan tersebut, salah satunya dengan penggunaan satelit.

"Kalau (daerah) terluar, jika pakai kabel nggak mungkin. Kalau pakai teknologi nan lain, kurang. Ya sudah, pakai satelit," ujar Budi.

Budi mengatakan bahwa saat ini, pemerintah memfokuskan Starlink untuk melayani sektor pendidikan dan kesehatan. Hal tersebutlah nan mengakibatkan Starlink diluncurkan di sebuah puskesmas nan berlokasi di Denpasar, Bali.

"Sementara itu pendidikan dan kesehatan, kami arahkan ke sana," tutup Budi.

(Antara/mik)

[Gambas:Video CNN]