Jakarta, CNN Indonesia --
DPR RI memberi peringatan ke pemerintah mengenai hilangnya pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menyindir gimana sikap PT Pertamina (Persero) kepada SPBU nan akhirnya memilih tak menjual pertalite. Ia menegaskan hilangnya jenis bahan bakar unik penugasan (JBKP) itu tak bisa dibenarkan.
"Saya ingatkan kembali BPH Migas nan punya tugas mengawasi pertalite ini BBM dalam penugasan. Artinya, harga, wilayah distribusi, dan kuotanya ditetapkan pemerintah. Dan ditetapkan juga pengawasnya BPH Migas," pesan Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPH Migas di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (27/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, kegunaan pengawasan tidak boleh kendur terhadap pertalite ini. Jadi, jika ada misalnya SPBU nan gak mau jual pertalite berfaedah dia mbalelo (membangkang). Jangan dikasih kuota, cabut saja izinnya, lantaran tidak ada izin baru nan mengatur pembatasan ini," tegasnya.
Mulyanto berprasangka raibnya pertalite sebagai siasat Pertamina. Ia menyinggung kehadiran pertamax green 95, di mana digadang-gadang sebagai bahan bakar nan lebih ramah lingkungan.
Politikus PKS itu lantas menyinggung pernyataan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas). Menurutnya, para pengusaha lebih memilih menjual pertamax green 95 lantaran dianggap lebih cuan.
"Dugaan saya dan saya rasa ini dugaan publik, publik sudah tahu trik-trik kayak begini. Zaman dulu, mau menghapus premium caranya ditahan-tahan aliran dan volumenya. Akhirnya susah dicari, dihapus," tuturnya.
"Pertalite sekarang dimainkan, sepertinya susah, ujungnya diganti pertamax green nan belum jelas itu," tandas Mulyanto.
Apa nan diucapkan DPR RI betul adanya. Pertalite memang lenyap di beberapa wilayah, salah satunya di area Slipi, Jakarta Barat.
SPBU di bilangan Jakarta Barat itu mengaku memang sudah tak menjual BBM subsidi tersebut. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sebagai gantinya dijajakan pertamax green 95.
Akan tetapi, tudingan soal penghapusan pertalite dibantah oleh Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan tetap ada sebagian SPBU lain nan menjual bahan bakar JBKP tersebut.
"Sebenarnya cukup banyak SPBU nan tidak jual BBM subsidi, tetapi sebagian besar tetap menjual BBM subsidi. Kita pastikan BBM subsidi tetap tersedia," ujar Irto kepada CNNIndonesia.com, Minggu (28/4).
[Gambas:Video CNN]
"Memang tidak semua SPBU mendapatkan alokasi BBM subsidi, namun jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar tetap menjual BBM subsidi," tambahnya.
Terpisah, Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman tidak mempermasalahkan jika ada SPBU nan hanya menjual BBM non-subsidi alias JBU. Ia menegaskan itu sudah menjadi kalkulasi SPBU bersangkutan.
"Tergantung kontraknya dengan Pertamina. Kalau dia (SPBU) mau jual jenis bahan bakar umum (JBU) saja, boleh," tutur Saleh saat dikonfirmasi.
"Jika di situ (SPBU) tidak ada pertalite, konsumen bisa mencari di tempat lain. Kami terus mengimbau konsumen untuk menggunakan BBM non-subsidi nan lebih ramah lingkungan," imbuhnya.
(skt/agt)