Basuki Bongkar Alasan Tol Tanpa Setop Jadi PSN Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membongkar argumen kenapa sistem tol tanpa setop namalain multi lane free flow (MLFF) menjadi proyek strategis nasional (PSN) di era Presiden Joko Widodo.

Basuki membandingkan kondisi Indonesia saat ini dengan negara-negara lain. Menurutnya, di luar sana sudah tidak ada palang pintu tol namalain barrier.

Oleh lantaran itu, Menteri PUPR Basuki menegaskan penerapan MLFF menjadi penting. Meski, dia menyebut pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai bakal memulainya dengan single line free flow (SLFF) namalain tetap memakai barrier.

"Penerapan MLFF untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan tol, itu nan terpenting," tegas Basuki dalam Media Briefing di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (28/5).

"Hal paling krusial penerapan MLFF ini untuk pengguna, bukan bagi entitas upaya maupun pemerintah. Ini untuk memperbaiki pelayanan kami kepada pengguna, itu nan terpenting dalam program ini," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) Attila Keszeg menyebut penerapan transaksi pembayaran jalan tol nontunai nirsentuh ini bakal segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Roatex merupakan badan upaya pelaksana (BUP) sistem MLFF ini.

Sistem baru ini sudah pernah diuji sejak 12 Desember 2023 lampau di Tol Mandara, Bali. Nantinya, MLFF bakal diterapkan berjenjang di sejumlah jalan tol mulai Oktober 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memasukkan proyek pembayaran tol tanpa sentuh alias Multi Lane Free Flow (MLFF) ke Program Strategis Nasional (PSN)

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan proyek tol tanpa setop ini bakal menelan biaya hingga Rp4,49 triliun. Proyek tersebut bakal dijalankan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan upaya (KPBU).

Pria nan berkawan disapa Susi itu menyebut proyek MLFF melibatkan beragam kementerian/lembaga (K/L) sehingga perlu pengaturan pemerintah agar bisa terkoordinasi. Lalu, butuh support pemerintah sebagai agunan kepada badan upaya agar mau masuk dan berinvestasi.

Susi, sapaan akrabnya, mengungkapkan argumen proyek MLFF masuk dalam PSN. Menurutnya, lantaran program ini melibatkan beragam Kementerian/Lembaga (K/L) sehingga diperlukan pengaturan pemerintah agar bisa terkoordinasi.

"Jadi program ini banyak proses koordinasi dengan lembaga lain. Karena dia multilane freeflow koordinasinya sama lembaga keuangan, lantaran mengenai pembayaran itu koordinasi sama OJK, BI dan perbankan, sehingga perlu ada lembaga nan multi kementerian," jelasnya.

Alasan kedua adalah lantaran proyek ini memerlukan support pemerintah sebagai agunan kepada badan upaya agar mau masuk dan berinvestasi. Dalam perihal ini nan berkedudukan adalah PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).

"Misalnya mengenai dengan guarantee untuk proses KPBU, seperti oleh PT PII," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)