Bahlil-DPR Sepakat Patok Kuota BBM Subsidi 19,41 Juta Kl di 2025

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR RI menyepakati kuota BBM subsidi untuk 2025 sebesar 19,41 juta kiloliter (KL).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan kuota subsidi BBM terdiri dari 525 ribu KL minyak tanah dan 18,88 juta KL minyak solar.

Adapun kuota subsidi BBM sebesar 19,41 juta KL pada 2025 itu turun dari sasaran APBN tahun ini nan sebesar Rp19,58 juta KL. Angka ini terdiri dari kuota minyak tanah 580 ribu KL dan minyak solar 19 juta KL.

Menurut Bahlil, penurunan kuota subsidi BBM untuk tahun depan seiring dengan rencana pengetatan penyalurannya. Pemerintah mau subsidi BBM bisa tepat sasaran.

"Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran," ucap Bahlil dalam rapat kerja berbareng Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8).

Ia lantas menjelaskan bahwa berasas kajian, pihaknya memandang tetap ada beberapa langkah nan bisa diambil agar subsidi BBM tepat sasaran. Kendati, dia tak merinci gimana langkah nan dia maksud.

Bahlil hanya memastikan bahwa mobil-mobil mewah tidak bisa langi ikut menenggak BBM subsidi.

"Dan ketika subsidi ini tepat sasaran, maka bakal melahirkan efisiensi. Dan langkah-langkah ini bakal kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai peralatan subsidi," jelas Bahlil.

Sementara mengenai volume subsidi LPG 3 kg, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR sepakat mematok sebesar 8,17 juta metrik ton untuk 2025. Angka ini naik dibanding sasaran APBN 2024 nan hanya sebesar 8,03 juta metrik ton.

Adapun pagu anggaran Kementerian ESDM disepakati sebesar Rp10,88 triliun untuk 2025. Angka ini lebih besar dibanding pagu tahun ini nan senilai Rp6,91 triliun.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan payung norma untuk mengatur penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi khususnya pertalite tepat sasaran dalam corak peraturan menteri (Permen) ESDM.

Aturan pembatasan BBM subsidi semula direncanakan tertuang di dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Namun, pemerintah kemungkinan tidak melanjutkan proses revisi beleid tersebut. Bahlil pun membuka kesempatan Permen pembatasan BBM subsidi itu bertindak mulai 1 Oktober 2024.

"Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober, lantaran begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini nan sedang saya bahas," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)